MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap program Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, khususnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta penguatan pendidikan demokrasi bagi masyarakat menuju Pemilu 2029.

Hal tersebut disampaikan Munafri saat menerima audiensi KPU Kota Makassar yang datang membahas rencana pelaksanaan dan permintaan dukungan pemerintah daerah terhadap dua sejumlah program strategis KPU tersebut, Kamis 22 Januari 2026.

Dalam audiensi tersebut, jajaran KPU Kota Makassar yang dipimpin oleh Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Hambaliie menjelaskan bahwa, saat ini sedang berlangsung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Ia meminta sinergi dan dukungan Pemerintah Kota Makassar melalui instruksi kepada camat dan lurah agar turut menyambut pelaksanaan program tersebut di wilayah masing-masing.

Selain pemutakhiran data, Hambaliie juga memaparkan program KPU mengajar melalui program pendidikan pemilih yang selama ini masih menyasar tingkat SMA dan berada dalam kewenangan KPU Provinsi.

Menurutnya, perlu dilakukan perluasan sasaran teerutama untuk generasi pemilih Pemilu 2029 yang saat ini masih berada di bangku SMP, yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota.

“Di sisi lain, kami juga memiliki segmentasi pemilih lain seperti masyarakat di tingkat kelurahan. Karena itu, kami ingin turun langsung untuk mendorong masyarakat agar semakin melek demokrasi,” jelasnya.

Hambaliie juga mengapresiasi meningkatnya antusiasme masyarakat dalam pemilihan RT dan RW lalu yang diinisiasi Munafri. Hal itu menjadi indikator positif tumbuhnya kesadaran berdemokrasi di tingkat akar rumput.

Kondisi tersebut dinilai perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara KPU dan Pemerintah Kota Makassar, agar akses KPU ke masyarakat semakin mudah dan partisipasi publik dapat terus meningkat.

Menanggapi hal tersebut, Munafri menekankan pentingnya menyusun konsep besar bersama sebelum program dijalankan secara teknis.

The post KPU Temui Wali Kota Makassar Bahas Sinergi Program Pemutakhiran Data dan Pendidikan Pemilih appeared first on Media Sinergi.

MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Penjabat Sementara Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi dan Pengamanan Distribusi Logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Kota Makassar, Ketua Bawaslu Kota Makassar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Makassar, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta para camat dan lurah. Rakor ini berlangsung di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Jum’at 22 November 2024.

Dalam arahannya, Andi Arwin Azis menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memastikan distribusi logistik pemilu berjalan lancar, aman, dan tepat waktu.

“Rakor ini bertujuan memastikan seluruh tahapan distribusi logistik terlaksana dengan baik. Kolaborasi antara KPU, Bawaslu, Forkopimda, serta jajaran pemerintah kota menjadi kunci utama,” ujar Arwin.

Pada kesempatan ini, Ketua KPU Kota Makassar, Muhammad Yasir Arafat dalam laporannya menyampaikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada serentak, yang akan digelar pada Rabu, 27 November 2024.

“Kami telah melaksanakan persiapan dan penyelenggaraan sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, tahapan dan jadwal pilkada telah direncanakan secara matang,” jelasnya

Ia mengungkapkan saat ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) telah menyiapkan gudang logistik di masing-masing kecamatannya.

“Gudang ini disiapkan untuk memastikan seluruh kebutuhan logistik pemilu dapat dikelola dan didistribusikan dengan baik ke setiap TPS di wilayah kecamatan tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan alur distribusi logistik dimulai dari Gudang KPU Kota Makassar di Jalan Borong. Dari sana, logistik akan didistribusikan ke gudang setiap kecamatan.

“Pendistribusian dari gudang pusat ke gudang setiap kecamatan melalui kendaraan pihak ketiga yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia,” imbuhnya.

The post Pastikan Kelancaran Distribusi Logistik, Pemkot Makassar Gelar Rakor Bersama KPU, Bawaslu dan Forkopimda appeared first on Media Sinergi.

MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo bersama BPJS Ketenagakerjaan membangun kerjasama sinergi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Kerjasama ini ditandai dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Badan Adhoc Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penandatanganan dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Kamis 10 Oktober 2024.

Pj. Bupati Wajo Andi Bataralifu dalam sambutannya, mengatakan bahwa ini salah satu inisiasi positif yang dilakukan bersama dalam rangka melindungi dan menjamin tenaga kerja dalam hal ini petugas ad hoc dari Bawaslu dan KPU khususnya dan juga menjamin keluarganya apabila terjadi kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan.

“Hal ini tentu kita anggap penting, mengingat pengalaman yang lalu ada petugas yang kelelahan akhirnya menimbulkan korban, entah sakit atau meninggal. Belajar dari kondisi itu maka tentunya apa yang kita laksanakan hari ini penting, untuk pengobatan serta menjamin kelangsungan hidup keluarga, meskipun sebenarnya berharap fasilitas itu tidak di pakai,” ujarnya.

The post Pj. Bupati Wajo Tandatangani Mou dengan BPJS Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Jaminan Sosial Badan Adhoc KPU dan Bawaslu appeared first on Media Sinergi.

Laporan: Manaf Rachman

MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Proses tahapan pemilihan Gubernur dan pemilihan walikota/ pemilihan bupati se-Sulsel yang kini memasuki tahapan kampanye sekitar hampir dua bulan lamanya akan berlangsung dengan kondusif tanpa diwarnai informasi bohong (hoaks) maupun kampanye negatif (black campaign) dari para pasangan calon gubernur, walikota maupun bupati serta para tim suksesnya.

Harapan itu diungkapkan oleh dua orang narasumber yakni Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli dan anggota KPU Sulsel, Romy Harminto pada diskusi publik yang membahas informasi hoaks dan kampanye hitam jelang Pilkada serentak yang diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Kota Makassar,  yang berlangsung Selasa, 1 Oktober 2024 di hotel Arthama Makassar.

Menurut Ana, panggilan akrab Ketua Bawaslu Sulsel, Propvinsi Sulsel masuk sebagai satu daerah yang dianggap rawan terjadi gesekan selama Pilkada serentak, sehingga perlu perhatian yang serius dari para penyelenggara pemilu dan juga pimpinan Forkopimda lainnya.

Kerawanan tersebut perlu diantisipasi dengan berbagai kegiatan sosialisasi tentang aturan pemilu kepada semua pihak termasuk kepada tim sukses pasangan calon gubernur, walikota maupun calon bupati.

Kerawanan itu diprediksi akan berlangsung hingga menjelang pencoblosan 27 November 2024.

Sementara itu, salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Romy Harminto juga menambahkan, Pilkada serentak memang rawan terjadi gesekan antara lain disebabkan karena informasi bohong atau Hoaks yang sengaja dilontarkan oleh tim sukses maupun simpatisan yang bertujuan untuk menjatuhkan calon.

The post Bawaslu dan KPU Berharap Kampanye Hitam Diminimalisir dalam Pilkada Serentak di Sulsel appeared first on Media Sinergi.

MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Komisi II DPR, KPU dan pemerintah menyepakati Pilkada ulang akan digelar pada tahun 2025 jika pada Pilkada 2024 ada daerah yang dimenangkan kotak kosong.

Kesepakatan ini diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II, KPU, Bawaslu dan Kemendagri di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta yang digelar sejak Selasa 10 September sore sampai Rabu 11 September 2024 dinihari tadi.

“Daerah yang pelaksanaan Pilkadanya hanya terdiri dari 1 (satu) pasangan calon dan tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen, secara bersama menyetujui Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan kembali pada tahun berikutnya yakni tahun 2025, sebagaimana diatur dalam Pasal 54D Undang-Undang No. 10 Tahun 2016,” bunyi salah satu poin kesimpulan rapat.

Kemudian, Komisi II DPR akan membahasnya bersama Kemendagri, KPU RI, Bawaslu dalam rapat yang akan datang terkait PKPU yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada dengan satu pasangan calon.

Kesimpulan rapat tersebut turut dibenarkan oleh Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus yang mengikuti rapat.

The post KPU-DPR Sepakat Pilkada Ulang Digelar 2025 Kalau Kotak Kosong Menang appeared first on Media Sinergi.

MEDIASINERGI.CO WAJO — DPRD Kabupaten Wajo menggelar audiensi dengan KPU dan Bawaslu Kabupaten Wajo, Selasa (23/1/2024). Audiensi yang digelar di ruang rapat pimpinan membahas terkait persiapan pelaksanaan tahapan pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Wajo.

Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wajo yang hadir dalam audiensi antara lain Ketua DPRD Andi Alauddin Palaguna, Wakil Ketua I Firmansyah Perkesi, Wakil Ketua II Andi Senurdin Husaini, Ketua Komisi I Ambo Mappasessu, Ketua Komis II Sudirman Meru, anggota Komisi VI Anwar MD dan Andi Muh Rasyadi.

Sementara itu, dari pihak KPU dan Bawaslu Kabupaten Wajo yang hadir adalah Ketua KPU Kabupaten Wajo Andi Rahmat Munawar dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Wajo Herwan.

Hadir pula Sekretaris DPRD Wajo Saenal Hayat dan Kabag Legislasi dan Persidangan Bayu Utomo Putra.
Ketua DPRD Kabupaten Wajo, Andi Alauddin Palaguna, mengharapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan lancar dan aman. Legislator PAN Wajo mengatakan, DPRD meminta untuk KPU mensosialisasikan teknis dalam pemilihan seperti syarat memilih dan pendampingan saat melakukan pencoblosan.

The post DPRD Wajo Audiens dengan KPU dan Bawaslu, Bahas Tahapan Pemilu Serentak 2024 appeared first on Media Sinergi.

MEDIASINERGI.CO WAJO — DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Wajo mendaftarkan bakal Calon Legislatif (Caleg) yang diusung pada Pemilu 2024 ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Wajo, Minggu (14/05/2023) pagi.

Rombongan di pimpin langsung Ketua DPD PAN Wajo, Amran Mahmud didampingi Sekretaris, Elfrianto bersama jajaran Pengurus, Ketua dan Anggota Fraksi PAN DPRD Kabupaten Wajo serta para Bakal Caleg (Bacaleg) PAN Wajo. Uniknya, rombongan ini naik odong-odong datang ke KPU Wajo.

Setelah diverifikasi oleh KPU, Dokumen Bacaleg yang diajukan PAN Wajo dinyatakan status lengkap dan diterima.

Ketua DPD PAN, Wajo Amran Mahmud menyampaikan terima kasih atas penerimaan dengan penuh keakraban dan kekeluargaan dan profesionalisme dari KPU Wajo.

Dikatakan bahwa, hari ini DPD PAN Wajo menyerahkan dokumen pencaleg-kan sebanyak 40 orang. “Rinciannya 23 laki dan 17 perempuan. Alhamdulillah kita melebihi kuota perempuan dengan 42,5 persen,” ujar Amran Mahmud.

Amran Mahmud yang juga merupakan Bupati Wajo mengaku optimis dalam pemilu 2024 nanti sehingga PAN Wajo menargetkan dua kursi perdapil. “Kami percaya diri bahwa kita akan meraih 12 kursi dalam pemilu 2024 atau dua kursi dari 6 dapil di Wajo,” tegasnya.

Amran Mahmud menuturkan kalau PAN Wajo akan berperan serta untuk menambah persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 mendatang dengan turun memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

The post Rombongan DPD PAN Wajo Naik Odong-odong Daftarkan Bacaleg Pemilu 2024 ke KPU appeared first on Media Sinergi.

MEDIASINERGI.CO WAJO — Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Wajo menemukan sebanyak 1.073 pemilih yang belum dicoklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang tersebar di 14 kecamatan

Data tersebut didapatkan melalui hasil pengawasan dengan metode uji petik sejak tanggal 3 – 8 Maret 2023.

“Data pemilih yang belum dicoklit tersebut sudah kami instruksikan ke Panwaslu Kecamatan masing-masing agar dikoordinasikan ke PPK, agar melakukan pencermatan kembali, Jika terdapat pemilih yang belum dicoklit, kiranya dikoordinasikan ke Pantarlih untuk segera melakukan coklit, di data yang kami kirim itu kemungkinan ada yg sudah dicoklit ada juga yang belum,” ungkap Heriyanto

Selaku Penanggung jawab tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Heriyanto menyebutkan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih harus kita kawal dan lindungi hak pilihnya

The post Temukan 1.073 Pemilih Belum Dicoklit, Ini Saran Bawaslu Wajo Ke KPU appeared first on Media Sinergi.

MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) KPU Kota Makassar menyambangi kediaman pribadi Wali Kota Makassar, Ir. Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto, Selasa 28 Februari 2023.

Kunjungannya ini dalam rangka untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Wali Kota Makassar, Danny Pomanto mengatakan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih ini sangat penting untuk melakukan verifikasi dan memastikan data pemilih yang akurat dan mutakhir.

“Hari ini saya resmi menempelkan stiker tentang jumlah pemilih yang ada di rumah ini, istilahnya Coklit. Ini sebuah usaha memverifikasi dan mengupdate jumlah pemilih yang ada di Kota Makassar,” ujar Danny.

Danny sendiri mengapresiasi semangat dari KPU Makassar untuk menjaga suara masyarakat bukan hanya pada saat pencoblosan namun sebelum Pemilu, KPU berupaya untuk mengupdate data jumlah wajib pilih di Kota Makassar.

Danny menjelaskan, di kediamannya terdapat lima wajib pilih. Namun, ada tambahan satu orang.

“Di sini ada lima, ada enam sebenarnya. Saya coba cek lagi satu karena ada tambahan satu anggota. Saya kira ada mekanisme diupdate. Inilah dengan Coklit begini. Orang pindah, orang meninggal itu tercatat langsung di lapangan. Fakta langsung database,” jelasnya.

The post KPU Lakukan Coklit, Danny Pomanto Himbau Masyarakat Ikut Berperan Aktif appeared first on Media Sinergi.

MEDIASINERGI.CO JAKARTA — Partai Ummat siap memenuhi syarat peserta Pemilu 2024 berdasarkan kesepakatan mediasi dengan KPU terkait gugatan partai politik (parpol) pemilu. Ini isi lengkap hasil mediasi Partai Ummat dengan KPU.

Putusan hasil mediasi dibacakan dalam rapat pleno di kantor Bawaslu RI, Selasa 20 Desember 2022. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Totok Hariyono menyampaikan hasil mediasi keduanya menemui titik temu.

“Putusan terjadinya kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilu,” kata Totok.

Berikut hasil putusan yang dibacakan dalam rapat pleno di Bawaslu:

1. Pemohon bersedia dan sanggup untuk memenuhi jumlah kekurangan syarat keanggotaan Partai Ummat pada sekurang-kurangnya 5 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sekurang-kurangnya 10 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di antaranya sebagai berikut:

– Provinsi NTT

The post Gugatan Parpol Pemilu di Mediasi Pertai Ummat dan KPU appeared first on Media Sinergi.