Home / Sulsel

Senin, 9 Januari 2023 - 18:46 WIB

Panwaslucam Butuh Pengawas 190 Ad HOC Pemilu Tingkat PPKD

Andi Rahmat Munawar

Andi Rahmat Munawar

MEDIASINERGI.CO WAJO — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan melalui Panwaslu Kecamatan akan membuka pendaftaran Pengawas ad hoc tingkat kelurahan dan desa atau Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PPKD).

Pendaftaran PPKD ini sendiri akan dimulai pada tanggal 14 – 19 Januari tahun 2023.

“Tahapan perekrutan PPKD dimulai hari ini (Senin-red), dengan tahapan pengumuman perekrutan sampai tanggal 13 Januari 2023 mendatang, dan pendaftaran di buka Sabtu tanggal 14 Januari,” kata Koodinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMODiklat), hal ini disampaikan Bawaslu Kabupaten Wajo, Andi Rahmat Munawar, Senin 09 Januari 2023.

Dia mengatakan Wajo membutuhkan 190 panwaslu desa dan kelurahan untuk ditempatkan sebagai pengawas.

“Jumlah PPKD yang dibutuhkan sebanyak 190 orang, PPKD ini satu orang satu desa/kelurahan,” katanya.

Dia mengatakan, dalam juknis, perekrutan ini dilakukan oleh 14 Panwaslu Kecamatan yang ada di Kabupaten Wajo.

“Kita berharap, putra-putri terbaik Wajo dapat mengambil peran dalam rekrutmen PPKD sebagai pengawas pemilu,” katanya.

Berikut Syarat Pendaftaran PPKD :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan
Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda
Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima)
tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan
apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
15. Mendapatkan izin dari atasan langsung untuk mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih.(rls)

Editor: Manaf Rachman

Ditulis oleh Hamzah Sinergi

Wartawan resmi mediasinergi.co. Specialist konten berita, pendidikan, kesehatan, dan olahraga

Share :

Baca Juga

SOPPENG

365 Pedagang Terdampak Pasca Kebakaran Pasar Sentral Batu Batu

SOPPENG

Operasi Patuh, Satlantas Polres Soppeng Kedepankan Edukasi Humanis

PINRANG

Kontingen Pinrang Targetkan 10 Besar Perolehan Medali di Ajang Porprov Sul-Sel

SOPPENG

Kapolres Soppeng: Pemanfaatan Dana Desa Harus Transparan

SOPPENG

Bunda PAUD Soppeng Turun Memantau Revitalisasi di Tiga Satuan Pendidikan

Sulsel

Wali Kota Munafri Bawa Makassar Raih Penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia 2026

SOPPENG

Bunda PAUD Soppeng Turun Melihat Langsung Revitalisasi TK

PINRANG

Wabup Sudirman, Kabupaten Pinrang Memiliki Komoditas Kopi Robusta yang menjadi Salah Satu Komoditas Unggulan Daerah

Tinggalkan Komentar