“Badan Anggaran menekankan perlunya strategi pendapatan yang agresif dan adaptif mengingat proyeksi total pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 8,96 persen atau senilai Rp482 miliar dibandingkan tahun 2025,” ujar Ray.
Ia merinci beberapa rekomendasi strategis. Pertama soal optimalisasi dan konsistensi penerimaan.
Dimana, pansus meminta pelaksanaan kebijakan pendapatan dilakukan secara konsisten untuk mengimbangi penurunan proyeksi.
Kedua, aktualisasi digitalisasi dan intensifikasi PAD. Ray menegaskan pentingnya digitalisasi seluruh proses sistem pajak dan retribusi daerah.
Digitalisasi ini krusial untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak.
“Potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap maksimal harus dipetakan dan ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ketiga, pihaknya mendorong BUMD meningkatkan kinerja bisnis dan dividen.
Pemerintah diminta mendorong seluruh BUMD untuk menjalankan bisnis secara kreatif dan optimal, sehingga dapat meningkatkan setoran dividen bagi Pemerintah Kota Makassar.
Keempat, ekstensifikasi sumber pendapatan baru. Pihak Pansus menekankan perlunya menggali pendapatan dari sektor digital dan ekonomi kreatif.
“Kebijakan ini harus mendukung pengembangan Makassar Creative Hub sebagai motor ekonomi baru,” saran Ray.
Pada aspek belanja daerah, Badan Anggaran mendorong agar alokasi anggaran diarahkan pada pencapaian program prioritas Wali Kota, khususnya yang menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial.
Ray menyebut indikator utama kebijakan belanja 2026, fokus belanja afirmatif (spending better). Bahwa Anggaran harus diarahkan pada program produktif dan mampu berkontribusi pada target makro.
Pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB, penurunan kemiskinan ekstrem, pengangguran terbuka, inflasi, dan ketimpangan.
Kemudian, penguatan belanja pelayanan dasar. Termasuk pendidikan, kesehatan, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemberdayaan UMKM, Dinas koperasi, serta penguatan ekosistem bakat kreatif di kalangan generasi muda.
Selanjutnya, pelaksanaan program jaminan sosial terpadu (Mulia Berjasa). Meliputi jaminan kesehatan, perlindungan sosial, serta jaminan bagi pekerja rentan.
Lanjut dia, perlu dukungan pada proyek-proyek strategis khusus. Termasuk pembangunan Stadion, pengadaan seragam sekolah gratis, dan prioritas infrastruktur lainnya.
“Digitalisasi dan reformasi birokrasi.
Belanja diarahkan untuk memperkuat pengembangan Makassar Super Apps dan Lontara Plus sebagai platform layanan publik terintegrasi,” jelasnya.
Rekomendasi Teknis untuk SKPD Terkait. Ray merinci sejumlah arahan langsung kepada perangkat daerah. Untuk Dinas Pendidikan, memastikan anggaran seragam sekolah gratis menjadi prioritas utama (mandatory spending).
Sedangkan Dinas PU memprioritaskan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selanjutnya, di Dinas Lingkungan Hidup memastikan pembangunan sistem pengolahan sampah terintegrasi serta pembebasan iuran sampah untuk rumah tangga miskin.
“Dinas Pemuda dan Olahraga & Dinas PU perlu memastikan kesiapan anggaran pembangunan stadion yang bersifat multiyears,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menekankan pada Diskominfo agar mempercepat pengembangan Makassar Creative Hub dan Makassar Super Apps atau Lontara+.
Sedangkan, di Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, Dewan meminta serta memastikan efektivitas program bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan perlindungan bagi pekerja rentan.
“Pada OPD Ketahanan Pangan, Perdagangan dan UMKM memperkuat program ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta mendukung program makanan bergizi gratis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, politisi Demokrat itu juga mengungkapkan, bahwa belanja modal tetap harus dijaga agar proyek strategis tidak terhambat.
“Belanja modal harus diprioritaskan untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis dan layanan dasar, termasuk pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas masyarakat,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
