Padahal, Ray menekankan bahwa selama bertahun-tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kawasan TPI Paotere tetap masuk ke kas Pemerintah Kota Makassar. Bahkan, kontribusinya dinilai sangat signifikan.
“Persoalannya selama ini beberapa tahun PAD kita itu masuk ke Pemerintah Kota Makassar. Dan juga salah satu PAD yang sifatnya optimal, konsisten, setiap tahun lebih dari 1 miliar,” tuturnya.
“Bahkan lebih besar daripada penghasilannya PD Terminal. Ini UPT bisa menghasilkan PAD lebih dari 1 miliar,” sambungnya.
Oleh karena itu, menurut Ray, kondisi fasilitas TPI Paotere yang tidak layak merupakan bentuk ketidakadilan bagi para pelaku usaha maupun masyarakat berjualan yang setiap hari membayar retribusi.
Padahal itu adalah fasilitas penyedia bahan pangan, yang tidak boleh terkontaminasi, apalagi sampai tidak terawat, hujan kehujanan, panas kepanasan.
“Tidak adil bagi masyarakat di sana. Apa yang mereka keluarkan dari retribusi dan pajak tidak berbanding dengan fasilitas yang mereka rasakan. Padahal itu adalah fasilitas penyedia bahan pangan, Itu makanan yang kita olah di sana,” katanya.
Ia mengakui bahwa penyelesaian persoalan TPI Paotere membutuhkan komunikasi langsung antara Pemerintah Kota dan pihak Pelindo. Jika tidak ada kejelasan, DPRD siap mengambil langkah lanjutan.
“Perlu ada tindaklanjut dari pemerintah selevel Direktur Pelindo. Kalau tidak, kami akan lakukan RDP,” imbuhnya.
“Tapi itu langkah terakhir. Demonstrasi juga langkah terakhir. Masyarakat sudah menekan kami,” lanjut Ray.
Dia menambahkan, dirinya berusaha menahan agar masyarakat tidak melakukan aksi demonstrasi, karena hal itu menandakan ketidakberfungsian perwakilan rakyat.
Terkait harapan masyarakat, Ray menegaskan bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah kepastian status dan solusi yang adil untuk semua pihak.
“Yang kita harapkan adanya jalan keluar, solusi dari Pelindo dan Pemerintah Kota Makassar. Apakah wilayahnya akan dihibahkan, atau sewa-menyewa tetap berlanjut, tidak ada masalah,” tegasnya.
Terkait arah PAD, Ray menjelaskan bahwa pendapatan dari kawasan TPI Paotere disetorkan ke pemerintah kota maupun provinsi sesuai batas wilayah pengelolaan.
“Pemerintah kota, ada juga ke provinsi. Sebagian karena ada dermaga labu. Kapal dan aset yang berada di sekitar dermaga itu milik provinsi. Kalau di daratan, TPI-nya adalah pemerintah kota,” tutupnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik masukan terkait perlunya perbaikan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere agar menjadi kawasan yang lebih layak dan bersih bagi masyarakat maupun pelaku usaha perikanan.
Termasuk berbagai kendala pengelolaan yang selama ini terhambat oleh status aset yang berada di bawah kewenangan Pelindo.
“Kami menyambut baik dan sangat memahami kebutuhan perbaikan TPI Potere. Kawasan itu harus layak, bersih, dan sesuai standar karena menyangkut bahan pangan masyarakat,” ujarnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap penataan TPI Paotere bisa segera dilakukan, sehingga kawasan itu kembali berfungsi optimal.
Munafri menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar siap berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Pelindo, untuk mencari jalan keluar terbaik demi kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota siap melakukan koordinasi dan pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
