Ia juga mengkritisi kuatnya ego sektoral dan lemahnya kerja lintas OPD yang masih kerap terjadi.
Dalam penutup arahannya, Wali Kota menyampaikan pesan tegas kepada seluruh OPD agar tidak hanya pandai menjelaskan kendala, tetapi mampu menghadirkan solusi.
“Saya tidak butuh OPD yang pintar menjelaskan masalah. Saya butuh OPD yang datang membawa solusi. Cerita bahwa ada masalah, tapi sudah diselesaikan. Itu yang bikin tenang,” paparnya.
“Pemerintah itu bukan dokumen perencanaan, Pemerintah itu adalah pelayan masyarakat saat mengurus layanan,” katanya.
Politisi Golkar itu, dia memastikan bahwa mulai akhir tahun 2025, budaya kerja birokrasi Pemerintah Kota Makassar harus berubah secara mendasar. Sehingga pada tahun 2026 akan menjadi tahun pembuktian bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar.
Sebagai tindaklanjut semua arahan, Wali Kota menyampaikan pesan kunci kepada seluruh jajaran pemerintahan agar menjadikan 2026 sebagai tahun penguatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Mari kita jadikan 2026 sebagai tahun di mana pelayanan publik makin mudah, birokrasi makin berdampak, dan kepercayaan masyarakat semakin kuat. Tapi ini tidak bisa hanya di mulut, harus turun langsung,” seru Appi.
“Makassar tidak dibangun oleh satu orang, tapi oleh kerja bersama yang konsisten dan bertanggung jawab,” lanjutnya.
Ia menambahkan, dirinya bersama Wakil Wali Kota akan berperan sebagai penggerak utama. Mulai tahun depan, sistem Keterbukaan Informasi Publik (KPI) bulanan akan diberlakukan untuk memantau kinerja OPD.
Selain itu, sebuah mekanisme kerja terpusat akan dibangun untuk merangkum data, mendistribusikan persoalan, serta memastikan program prioritas benar-benar terdeliver hingga ke masyarakat.
“Yang paling penting, masyarakat harus merasakan dampaknya dan memberikan penilaian yang baik atas apa yang kita lakukan,” sebut Appi.
Tak hanya itu, persoalan lain. Perlu dijalankan. OPD pada tahun depan. Munafri menegaskan bahwa arah tata kelola pemerintahan Kota Makassar tengah mengalami pergeseran mendasar.
Pemerintah daerah tidak lagi cukup hanya mengandalkan konsep good governance secara normatif, tetapi harus bergerak menuju pola kerja yang kolaboratif, berbasis inisiatif, data, dan hasil nyata bagi masyarakat.
Dalam arahannya kepada jajaran OPD, Munafri menekankan bahwa perubahan tersebut menuntut keberanian untuk meninggalkan pola-pola lama yang selama ini menghambat kinerja birokrasi.
Ia menilai, jika seluruh pekerjaan harus selalu menunggu arahan pimpinan, maka peran kepemimpinan di level eselon menjadi kehilangan makna.
Menurutnya, menjadi kepala OPD atau camat bukan sekadar soal jabatan, tetapi tentang kemampuan mengambil inisiatif dan bertanggung jawab.
Mantan Bos PSM ini, menyoroti praktik-praktik birokrasi yang dinilai kontraproduktif, termasuk sikap saling melempar tanggung jawab dan keengganan untuk beradaptasi dengan penugasan.
“Ini yang sering terjadi dan saya alami sendiri selama hampir 11 bulan memimpin. Ini bukan cerita, ini pengalaman langsung karena kita berinteraksi hampir setiap hari,” ungkapnya.
“Pola kerja sendiri-sendiri, ego sektoral, itu yang harus kita tinggalkan. Termasuk budaya menunggu instruksi. Pejabat yang kita tempatkan, baik kepala SKPD maupun camat, bukan orang yang menunggu perintah,” lanjutnya.
Munafri menegaskan bahwa kepemimpinannya di Pemerintah Kota Makassar, dibangun di atas pengalaman dan pembelajaran yang berkelanjutan.
Dia selama memimoin Kota ini, berupaya mempelajari dinamika birokrasi, mencari referensi terbaik, dan membangun sistem kerja yang mampu menumbuhkan harapan serta cita-cita bersama. Sehingga untuk tahun depan, ia memastikan bahwa kolaborasi lintas OPD harus berjalan secara nyata. Setiap perangkat daerah dituntut memiliki inisiatif, bekerja secara kolaboratif, serta menjadikan data dan capaian hasil sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Mulai tahun depan, pastikan kolaborasi ini jalan. Punya inisiatif, punya data, dan pemikirannya berbasis pada hasil. Banyak persoalan sosial yang harus kita selesaikan bersama-sama, dan itu tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota menekankan peran strategis kepala OPD sebagai pemimpin perubahan, bukan sekadar penanggung jawab administrasi.
Ketua IKA FH Unhas itu menilai, paradigma lama yang hanya berfokus pada urusan administratif sudah tidak relevan dengan tantangan pemerintahan saat ini.
“Kepala OPD adalah pemimpin perubahan. Kalau mau hanya jadi penanggung jawab administrasi, tinggalkan tempat itu,” saran Appi.
“Kami butuh pemimpin yang punya perencanaan, punya helicopter view, mampu melihat lintas sektor, dan menghasilkan dampak nyata,” sambung Munafri.
Ia mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak boleh terjebak pada simbol jabatan semata. Menurutnya, pemimpin harus hadir di lapangan, mendengar langsung persoalan masyarakat, dan memastikan solusi berjalan, bukan hanya mengandalkan laporan tertulis.
Dikatakan, pengetahuan kepala OPD harus holistik. Mengerti teknis, tahu persoalan, bukan hanya menerima data di atas kertas. Kalau ada masalah, bukan kepala bidang yang dicari, kepala OPD yang bertanggung jawab.
Dengan demikian, muara dari seluruh proses tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal itu hanya dapat dicapai apabila visi pimpinan dipahami secara utuh oleh seluruh jajaran, sehingga tercipta alur kerja yang solid dari hulu hingga hilir.
Sebagai penutup, Wali Kota Makassar menegaskan bahwa arah pembangunan Kota Makassar tahun 2026 harus ditopang oleh navigasi yang jelas dan kompas yang kuat.
“Kita harus punya navigasi dan kompas yang baik untuk sampai pada tujuan kita di 2026. Tanpa itu, kita hanya berjalan tanpa arah,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan capaian realisasi pendapatan daerah Kota Makassar.
PAD akesempatan ini, Appi menyarankan, untuk memastikan pencapaian target PAD, Pemkot Makassar memperkuat sistem pengawasan dan mendorong digitalisasi dalam seluruh proses pendapatan daerah guna menutup celah kebocoran dan menghilangkan praktik negosiasi yang tidak sehat.
“Digitalisasi ini penting, bukan hanya untuk keamanan, tetapi juga untuk memastikan seluruh proses tercatat dengan baik. Inilah kunci penguatan pendapatan daerah kita ke depan,” saran Munafri.
Ia menilai kinerja pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan tren positif dan berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah Kota Makassar.
“Rumusnya sederhana, maksimalkan pola pendapatan yang ada, tambah sumber pendapatan baru, dan kurangi kebocoran. Targetnya jelas, tinggal bagaimana strategi dan sistemnya dijalankan,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
