Menurutnya, setiap kelompok masyarakat dapat diberi tanggung jawab membina minimal dua lorong, bekerja sama dengan lurah serta RT/RW setempat untuk menciptakan lingkungan yang produktif dan tertata.
Program yang didorong adalah pengembangan urban farming di setiap kelurahan, yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah.
Munafri menyebut, konsep ini tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga menjadi solusi pengurangan sampah berbasis masyarakat.
Ia mencontohkan model peternakan skala kecil yang mampu menghasilkan telur setiap hari dengan sistem pengelolaan limbah yang tidak menimbulkan bau, bahkan dapat diterapkan di lahan terbatas.
“Sekarang beternak ayam tidak butuh lahan luas. Dengan sistem yang baik, bisa produktif dan ramah lingkungan,” terangnya.
Untuk mendukung program tersebut, Munafri meminta DP2 agar berkoordinasi dengan Dewan Lingkungan agar kelompok masyarakat mendapatkan pendampingan dan fasilitas yang memadai.
Ia juga mengimbau DP2 dan pihak Kecamatan untuk membangun kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), guna memperkuat pembiayaan dan pengembangan program berbasis masyarakat.
Lebih jauh, Munafri menargetkan sistem pengelolaan sampah di Makassar dapat ditingkatkan hingga minimal 95 persen terkelola dengan baik.
Saat ini, capaian tersebut dinilai masih belum optimal dan bahkan belum menyentuh angka 70 persen secara maksimal.
“Biaya yang kita keluarkan harus sebanding dengan hasil. Target kita, minimal 95 persen sampah harus terkelola,” tegasnya.
Munafri juga meminta camat dan lurah untuk lebih aktif turun langsung ke lapangan, memantau kondisi wilayah, serta memperkuat kegiatan bersama masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga kebersihan dan pemberdayaan lingkungan.
“Sering-sering turun ke wilayah. Lihat langsung, bangun kegiatan bersama masyarakat. Itu yang akan membuat perubahan nyata,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
