HMI juga menekankan pentingnya penyusunan peta kebutuhan pendidikan yang berbasis data, sehingga pelaksanaan CSR dapat diarahkan secara tepat sasaran.
“Dengan demikian, setiap program yang dijalankan perusahaan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi peserta didik maupun institusi pendidikan,” ujarnya.
Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR menjadi salah satu poin yang disoroti. Mereka berharap adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program yang dijalankan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Para peserta RDPU sepakat bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih maju dan inklusif.
Ketua DPRD Kota Makassar menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan HMI.
Ia menegaskan, seluruh aspirasi yang masuk akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Makassar.
“Jadi kami berharap, melalui forum RDPU ini lahir langkah-langkah konkret yang mampu mendorong reformasi kebijakan CSR pendidikan secara menyeluruh, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkontribusi terhadap terciptanya generasi Makassar yang unggul, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
