Legislator PKB ini menilai, apabila benar terdapat campur tangan pihak tertentu, baik oknum pejabat dinas pendidikan apalagi kalau oknum diluar pemerintahan, maka hal itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem seleksi yang selama ini dibangun untuk menghasilkan kepala sekolah yang berkualitas dan berintegritas.
Hal tersebut dapat mencoreng citra baik yang selama ini telah di bangun dengan susah payah oleh Bapak Wali Kota makassar.
Untuk itu, Fraksi PKB meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar memaparkan secara rinci hasil penilaian seleksi, termasuk mekanisme penentuan peserta yang dinyatakan lolos dan akhirnya dilantik menjadi kepala sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa yang terpilih benar-benar berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan hasil penilaian yang objektif. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memengaruhi keputusan sehingga merugikan peserta yang memang layak,” tegas Basdir.
PKB berharap polemik terkait seleksi kepala sekolah ini dapat segera diselesaikan melalui keterbukaan informasi dari Dinas Pendidikan.
Dengan demikian, kepercayaan para tenaga pendidik dan masyarakat terhadap proses pengelolaan pendidikan di Kota Makassar tetap terjaga.
Fraksi PKB juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui DPRD Kota Makassar guna memastikan seluruh kebijakan di sektor pendidikan berjalan sesuai prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan kepentingan peningkatan mutu pendidikan di Kota Makassar.(jk)
Editor: Manaf Rachman
