Kota Makassar berada di urutan ketujuh, sekaligus menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.
“Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujarnya.
Andi Bukti mengapresiasi peran camat dan lurah yang aktif menggerakkan aparat di wilayah masing-masing.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah kecil lurah yang dinilai belum proaktif dalam mendorong proses pendataan.
Dari sisi sumber daya pendataan, Dinsos Makassar mencatat telah memiliki 8.732 agen. Namun, dari jumlah tersebut baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan.
Andi Bukti menjelaskan, sebagian agen yang belum aktif merupakan unsur RT/RW yang datanya baru dikirim ke tingkat pusat dan belum mendapatkan bimbingan teknis (bimtek).
“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.
Ia berharap penguatan kapasitas agen dapat mempercepat cakupan pendataan sekaligus memastikan masyarakat yang belum terdata dapat segera masuk dalam sistem.
Berdasarkan progres per kecamatan, capaian pendataan menunjukkan variasi. Kecamatan Sangkarrang mencatat persentase tertinggi dengan capaian sekitar 50 persen.
Selain Sangkarrang dan Tallo, sejumlah kecamatan juga mencatat progres cukup tinggi, di antaranya Mariso sekitar 37,40 persen, Ujung Tanah 40,12 persen, Bontoala 31,20 persen, Makassar sekitar 31 persen, serta Tamalate sekitar 31 persen.
Adapun kecamatan lainnya yakni Mamajang sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, dan Ujung Pandang 25,78 persen.
“Secara keseluruhan, tercatat 138.237 KK telah terdaftar atau mencapai 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan,” terangnya.
Meski progres terus meningkat, Dinsos Makassar masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM yang belum berjalan optimal di sejumlah wilayah.
Andi Bukti menyebut, persoalan tersebut terkadang dipengaruhi hubungan personal antara petugas di lapangan.
“Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi,” ungkapnya.
Selain persoalan koordinasi, Dinsos juga menemukan adanya warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan atau asesmen.
Menurut Andi Bukti, sebagian warga menganggap pendataan Perlinsos hanya berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial (bansos).
“Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital yang lebih akurat,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachmam
