Menurutnya, pemerintah kota tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan pelayanan maupun distribusi BBM.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan aktivitas terganggu hanya karena ngantre di SPBU,” tuturnya.
Bagi Appi, antrean BBM yang panjang bukan hanya menyulitkan warga yang hendak mengisi kendaraan. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga memicu kemacetan ketika antrean kendaraan memanjang ke badan jalan.
Karena itu, Appi meminta setiap SPBU mengoptimalkan kapasitas pelayanan selama kondisi kepadatan masih terjadi.
Penambahan petugas juga dinilai penting apabila jumlah operator menjadi salah satu faktor yang membuat tidak seluruh nozzle dapat difungsikan.
“Saya ikut berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kita akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemilik SPBU,” katanya.
Tak berhenti pada persoalan pelayanan di SPBU, Appi juga mendorong penanganan antrean dilakukan secara lebih menyeluruh.
Pengaturan arus kendaraan berdasarkan jenis kendaraan, alur pengisian hingga waktu kedatangan dapat menjadi opsi untuk mencegah kendaraan menumpuk pada waktu yang sama.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur,” imbuhnya.
Menurutnya, seluruh langkah tersebut perlu dibahas dan diterapkan secara bersama-sama antara Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Ia menegaskan, penanganan antrean BBM tidak boleh terjebak pada perdebatan mengenai siapa yang benar atau salah. Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrean segera terurai.
“Yang penting bagaimana ini secepatnya kita urai bersama,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
