Salah satu yang menjadi perhatian adalah konsep building parking atau parkir bertingkat.
Menurut Appi, konsep tersebut dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan parkir, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan tinggi.
“Building parking ini adalah salah satu cara untuk menyiasati lahan sempit yang tidak tersedia atau lahan sempit yang tidak bisa kita maksimalkan untuk mampu diutilisasi penggunaannya untuk memberikan income secara bersama,” terangnya.
Skema pengelolaannya, kata Appi, dapat dilakukan melalui sistem sewa maupun kerja sama dengan pihak lain. Namun, pengelolaan dan pengembangannya tetap harus berada dalam koordinasi PD Parkir.
Ia menilai, keberadaan fasilitas parkir alternatif menjadi penting agar pemerintah tidak sekadar melarang masyarakat memarkir kendaraan di lokasi tertentu tanpa memberikan solusi.
“Kalau kita lihat beberapa daerah atau wilayah yang memang selalu padat dengan kendaraan parkir,” ungkpanya.
“Nah, ini yang harus kita urai, harus memberikan ruang. Karena tidak mungkin kita melarang tapi kita tidak memberikan solusi atau alternatif,” lanjutnya.
Ia juga mendorong PD Parkir untuk mempercepat transformasi sistem pengelolaan parkir dari pola manual menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.
Dengan sistem tersebut, ia berharap masyarakat tidak lagi harus berhadapan dengan persoalan parkir yang tidak tertib, termasuk keberadaan juru parkir (jukir) liar.
Menurut Appi, PD Parkir juga telah memiliki sistem untuk membantu mengidentifikasi jukir resmi dan jukir liar. Sistem tersebut diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Karena itu, ia meminta PD Parkir tidak berhenti melakukan inovasi dan terus memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah kota dalam mengelola perparkiran.
“Jangan berhenti untuk terus bisa memaksimalkan apa yang diberikan atau wewenang yang diberikan dalam rangka mengelola proses perparkiran yang ada di Kota Makassar,” pesan Appi.
Ia berharap transformasi pengelolaan parkir ke depan tidak semata-mata mengejar peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang lebih tertib, modern, transparan, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Makassar.
Ketua IKA FH Unhas itu, juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, penataan parkir tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan dan pemahaman masyarakat sebagai pengguna layanan.
Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan kepada PD Parkir dalam melakukan pembenahan.
“Kalau parkirnya semrawut, ya ini akan berdampak ke sistem pengelolaan pemerintahan yang ada. Kalau parkirnya bagus, ya akan memperlihatkan juga bahwa ini adalah sistem pengelolaan yang baik,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
