Ia meminta Pertamina memastikan kuota dan pasokan BBM sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, penambahan kuota seharusnya tidak hanya dilakukan setelah terjadi kelangkaan atau antrean panjang.
Pertamina dinilai perlu memiliki perhitungan yang lebih akurat terhadap pola konsumsi masyarakat di setiap wilayah.
“Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya, kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” saran Appi.
Karena itu, ia meminta ketersediaan BBM benar-benar dipastikan sejak awal agar masyarakat tidak kembali menghadapi kekurangan pasokan.
“Ini sangat penting untuk kita pastikan, memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan,” tuturnya.
Appi menegaskan ketersediaan antara permintaan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu dengan ketersediaan produk di lapangan.
Dia mencontohkan, ketika masyarakat membutuhkan Pertalite dalam jumlah besar, tetapi ketersediaannya terbatas sementara jenis BBM lain tersedia lebih banyak, maka kondisi tersebut berpotensi memicu antrean dan pergeseran permintaan.
“Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, persoalan disparitas harga BBM juga menjadi perhatian Appi dalam rapat tersebut.
Ia meminta Pertamina mengkaji kembali perbedaan harga yang dapat memengaruhi pola migrasi atau pergeseran pilihan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu.
Menurutnya, pengaturan harga dan ketersediaan harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar kebijakan yang diterapkan tidak justru menambah beban warga.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Appi berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut melahirkan kebijakan yang lebih adaptif, baik dalam pengaturan distribusi BBM, ketersediaan kuota, maupun mekanisme pengendalian kendaraan.
Ditambahkan, kebijakan pengendalian BBM harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan distribusi dengan kebutuhan masyarakat.
“Termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol,” tutupnya.
Diketahui, rapat monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, dan Kejati.(jk)
Editor: Manaf Rachman
