MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sistem pengamanan dan pencegahan gangguan keamanan untuk mengantisipasi terjadinya aksi brutal hingga anarkis di wilayah Kota Makassar.
Langkah tersebut dilakukan dengan menyiapkan sejumlah instrumen pendukung, mulai dari penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui ribuan kamera Closed-Circuit Television (CCTV).
Serta layanan panggilan darurat 112, hingga memperkuat kolaborasi empat pilar keamanan bersama TNI, Polri, pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Hal itu, dipaparkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar terkait Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kota Makassar, di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin 31 Agustus 2026.
Munafri mengatakan, pemerintah kota tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban secara sendiri. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya ormas, untuk bersama-sama menciptakan kondisi Makassar yang aman, nyaman dan kondusif.
Menurutnya, penguatan keamanan di Kota Makassar diarahkan pada sistem yang terintegrasi dengan memadukan teknologi, respons cepat, sinergi antar instansi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.
“Pemerintah kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” kata Munafri.
Rakor tersebut turut dihadiri Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar, Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Andi Panca Sakti, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim.
Hadir juga perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KNPI, serta sejumlah pimpinan dan perwakilan organisasi kemasyarakatan lainya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, terdapat empat instrumen utama yang disiapkan Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Terdapat empat instrumen utama yang bersama Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat,” tuturnya.
Untuk mendukung kemanan kota, Pemkot Makassar mengintegrasikan ribuan kamera pengawas yang tersebar di berbagai titik kota dan lorong-lorong.
Saat ini terdapat kurangnlebih, sekitar 8.000 titik CCTV yang diarahkan untuk terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik.
Sistem tersebut dikembangkan agar pemerintah dapat melakukan pemantauan kondisi kota secara lebih cepat dan terintegrasi melalui pusat kendali atau war room.
Appi mengakui, proses integrasi seluruh jaringan CCTV masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan.
Sejumlah sambungan masih dalam proses interkoneksi, namun pemerintah kota menargetkan seluruh sistem dapat segera kembali berfungsi secara optimal.
“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” terangnya.
Berdasarkan data CCTV lalu lintas pada tahun 2024, Pemerintah Kota Makassar telah memasang sebanyak 230 unit CCTV yang tersebar di 202 titik.
Jumlah tersebut kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 240 unit CCTV yang terpasang di 212 titik pemantauan.
Menurutnya, sistem tersebut diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam memantau situasi keamanan di masing-masing wilayah, sekaligus menjadi instrumen pendukung dalam merespons berbagai kejadian di lapangan.
Ia menekankan pentingnya kerja bersama antara Pemerintah Kota Makassar, Polri, TNI, Satpol PP, jajaran penegak hukum, hingga organisasi kemasyarakatan.
Kolaborasi tersebut diperlukan karena persoalan keamanan dan ketertiban tidak hanya berkaitan dengan penindakan hukum, tetapi juga pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi konflik di tengah masyarakat.
Pemkot, kata Munafri, juga mengharapkan ormas dapat menjadi mata dan telinga pemerintah di wilayah masing-masing.
“Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Makassar juga mengandalkan layanan Call Center 112 sebagai kanal respons cepat masyarakat terhadap berbagai kondisi darurat.
Layanan tersebut disiapkan untuk menerima laporan selama 24 jam, baik berkaitan dengan kriminalitas, kondisi medis, kebencanaan maupun keadaan darurat lainnya.
Munafri mengatakan, sistem 112 terus dikembangkan agar dapat menjadi salah satu model layanan terpadu yang memungkinkan laporan masyarakat diterima dan diteruskan secara cepat kepada perangkat atau instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan.
“Respon cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” katanya.
Wali Kota Makassar itu juga menilai pemberdayaan masyarakat di tingkat lorong memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan.
Hal itu karena sebagian besar warga Makassar hidup dan berinteraksi dalam lingkungan lorong yang memiliki hubungan sosial cukup erat.
Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan dalam membangun sistem deteksi dini berbasis masyarakat.
“Pola komunikasi yang ada di dalam ini kadang-kadang bisa berdampak lebih cepat karena pola interaksi di wilayah ini sangat ada di dalam satu wilayah,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah kota mendorong masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga ikut terlibat dalam menjaga lingkungan masing-masing.
Munafri menegaskan, menjaga keamanan dan ketertiban bukan semata-mata untuk mencegah terjadinya tindak kriminal atau konflik sosial.
Kondisi keamanan juga memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Menurutnya, jaminan keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor maupun wisatawan ketika memilih sebuah daerah.
Karena itu, pemerintah kota berupaya memastikan Makassar tetap menjadi kota yang aman, nyaman dan terbuka bagi aktivitas ekonomi.
