MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Keluhan masyarakat terkait antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kota Makassar mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi.
Tak ingin persoalan tersebut berlarut dan mengganggu aktivitas masyarakat, Appi turun langsung mencari solusi dengan mendatangi Kantor PT. Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat 11 September 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Appi didampingi Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, mereka diterima Executive General Manager (EGM) PT. Pertamina Regional Sulawesi, Deny Sukendar bersama jajaran petinggi Pertamina.
Appi menegaskan, kedatangannya merupakan bentuk empati sekaligus respons pemerintah Kota terhadap keluhan masyarakat yang setiap hari harus berhadapan dengan antrean panjang di SPBU.
Ia meminta Pertamina bersama para pengelola SPBU segera mencari langkah taktis agar masyarakat umum tidak menjadi korban dari persoalan distribusi maupun pelayanan BBM.
“Tujuan kami kesini bagaimana solusi. Tolong pihak Pertamina dan pengelola SPBU carikan jalan keluar. Jangan masyarakat umum yang jadi korban,” tegas Appi.
Menurut orang nomor satu Kota Makassar ini, penanganan antrean tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan stok BBM, tetapi langkah nyata pihak Pertamina dan pemilik SPBU.
Ia menyarankan, agar perlu ada pengaturan di lapangan agar kendaraan yang datang ke SPBU dapat dilayani secara lebih tertib dan tidak menimbulkan antrean yang mengular hingga mengganggu arus lalu lintas.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah penambahan atau aktivasi semua nozzle (selang pengisian) dan penambahan petugas operator merupakan salah satu solusi utama yang sangat efektif untuk mengurai antrean panjang di SPBU.
Menurutnya, langkah ini mempercepat waktu pelayanan per kendaraan, sehingga perputaran antrean menjadi jauh lebih lancar.
Selain itu, pengaturan waktu pengisian berdasarkan jenis kendaraan, termasuk kendaraan pribadi, kendaraan ekspedisi, hingga bus.
Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan membuat alur pengisian atau sistem klasterisasi kendaraan, termasuk menentukan waktu kendaraan masuk untuk melakukan pengisian BBM.
“Antrean mengular karena keterbatasan petugas, misalnya 4 Dispenser di SPBU hanya dijaga oleh 1 ornag. Perlu penambahan petugas agar setiap nozzle aktif agar memotong waktu tunggu kendaraan,” tuturnya.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur jadwalnya,” sambung Appi.
Mantan CEO PSM itu menekankan, persoalan BBM yang terjadi saat ini harus dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat luas.
Dikatakan, pemerintah kota memikirkan kemaslahatan umat. Bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi, tanpa menimbulkan persoalan baru.
“Kita bicara kebutuhan masyarakat. Ini soal kemaslahatan orang banyak, jangan korbankan masyakarat,” ujar Appi.
Ia mengingatkan, antrean panjang BBM tidak hanya berdampak kepada warga yang hendak mengisi kendaraan.
Kondisi tersebut juga mulai mengganggu aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, kegiatan ekonomi, hingga mobilitas masyarakat.
Bahkan, kata Appi, operasional armada pengangkut sampah milik Pemerintah Kota Makassar ikut terdampak akibat panjangnya antrean di sejumlah SPBU.
Appi khawatir persoalan tersebut akan menjadi akumulasi masalah baru apabila tidak segera ditangani.
“Ini perlu solusi cepat dari seluruh persoalan, kita tidak boleh anggap ini persoalan biasa,” jelasnya.
Menurut Appi, kondisi tersebut menunjukkan perlunya penanganan yang lebih serius dan cepat agar memberikan kepastian kepada masyarakat umum.
Pemerintah Kota Makassar membutuhkan penjelasan dari Pertamina mengenai kondisi sebenarnya, apakah berkaitan dengan distribusi, ketersediaan stok, perubahan kebijakan BBM, atau informasi lain yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga meminta adanya kejelasan agar pemerintah kota dapat membantu Pertamina memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
“Kami ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi. Apakah ini persoalan distribusi atau apa, supaya kami juga bisa turun ke masyarakat untuk menyosialisasikan ini dengan baik,” katanya.
Selain pengaturan di dalam kota, Appi mengusulkan agar SPBU yang berada di kawasan penyangga Kota Makassar, khususnya di wilayah Maros dan Gowa, dapat dioptimalkan sebagai buffer zone.
Menurutnya, kendaraan-kendaraan besar tidak semestinya seluruhnya masuk hingga ke pusat Kota Makassar hanya untuk mendapatkan BBM.
Jika distribusi dan pelayanan dapat dibagi ke wilayah penyangga, beban SPBU di dalam kota dapat dikurangi.
Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi konsentrasi kendaraan besar di SPBU yang berada di kawasan padat Makassar.
“Kalau tidak ada kepastian, antrean akan terus begini, merugikan masyarakat. Kalau sudah sampai empat lapis, menurut saya sudah menutup jalan karena tidak ada yang mengatur prioritas. Akhirnya hanya mengular,” bebernya.
