Karenanya, kata Armayani, untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Wajo, potensi PBB perlu digali karena masih banyak daerah yang belum ada PBBnya dan perlu di optimalkan.
Apalagi lanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong, bagaimana mengonlinekan pajak, dan itu sesuai hasil dari MoU Bupati kemarin di Makassar.
“Kalau sistem online ini jalan, maka diperlukan dukungan teman-teman sekalian untuk mensosialisasikan ke bawah,” imbaunya.(Advertorial)
