Adapun sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut akan diterapkan berdasarkan pasal 13 A Poin (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.
“Dalam Perpres 14 pasal 13 A poin (4) itu sendiri dijelaskan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda,” ucap Safaruddin.
Ia menambahkan, semua ini dilakukan demi kebaikan bersama. Mengingat, vaksinasi bisa menambah kekebalan tubuh sekaligus merupakan ikhtiar pemerintah agar bisa berdampingan, bahkan memutus mata rantai penyebaran virus mematikan itu.
Safaruddin juga meminta masyarakat agar tidak takut divaksin. Termasuk tidak mempercayai informasi-informasi hoaks, maupun pilih-pilih vaksin. Sebab semua jenis vaksin yang dipakai pemerintah untuk warga, sudah melalui uji klinis hingga beberapa tahap.
Ditambah lagi, lanjut dia, semua dosis vaksin yang disiapkan untuk warga tidak dipungut biaya alias masih gratis. Karena itu, harus segera divaksin. Ditambah berbagai layanan saat ini, mensyaratkan wajib sudah divaksinasi.
“Saya harap kepada masyarakat agar tidak takut divaksin. Vaksin memang meki’ sekarang, mumpung masih gratis dan dosisnya tersedia. Vaksin ini aman dan halal,” ajak Kabid Humas Diskomifoti Wajo ini. (hamzah)
Editor: Manaf Rachman
