Laporan: H. Rukman Nawawi
MEDIASINERGI.CO WAJO — DR H Amran Mahmud, S.Sos. M. Si. mengatakan bahwa selaku bupati wajo berupaya keras memutus rantai penyebaran COVID-19, menjadi perhatian khusus memasifkan vaksinasi demi terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity.
Sudah dua minggu lalu kata Amran Mahmud data kasus positif di Wajo telah mencapai angka nol atau zero COVID-19. Namun demikian, hal itu tidak menjadikan pemangku kebijakan setempat berpuas diri. Terlebih Bumi Lamaddukelleng kini malah naik status dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 ke level 3.
Naiknya status PPKM karena pertimbangan cakupan vaksinasi. Kabupaten Wajo bersama sejumlah daerah lain di Sulsel, capaian vaksinasinya masih tergolong rendah.
“Saat ini, meskipun kasus positif kita sudah zero, tetapi karena cakupan vaksinasi kita masih sekira 35.1 persen, dari
103.753 atau 35,01% dosis 1 (pertama) 58.011 atau 19,28% dosis 2 (kedua) dari jumlah total sasaran 300.814 jadi PPKM kita naik ke level 3 yang mempersyaratkan minimal harus 40 persen dosis pertama,” ungkap H. Amran Mahmud.
Dikatakan, Pemerintah Kabupaten Wajo Sulsel saat ini memasifkan pelaksanaan vaksinasi. Target pada akhir November ini minimal 50 persen dan akhir Desember sudah angka 70 persen. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dalam rapat virtual sebelumnya.
“Saya harap masyarakat mendukung untuk kesuksesan pencapaian target vaksinasi tersebut. Jangan-ki’ takut divaksin, juga mumpung masih gratis. Saya harapkan camat untuk membantu memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi dengan berkomunikasi dengan puskesmas,” tuturnya.
Aman mahmud menegaskan, kalau tidak mencapai cukupan vaksinasi 70 persen pada bulan Desember 2021 maka kalau ada camat tidak cukup terget 70 persen akan dievaluasi.
Orang nomor satu di Bumi Lamaddukkelleng ini juga menyampaikan dampak pandemi yang telah melanda secara global dan memengaruhi tiap lini kAmehidupan.
Selain pembatasan kegiatan masyarakat, pandemi juga menyebabkan pengurangan anggaran atau refocussing, pengembalian anggaran ke pusat untuk penanganan COVID-19.
“Akibatnya, beberapa program kita, misalnya infrastruktur jalan yang kita sudah anggarkan begitu banyak, namun karena pandemi ini, dikembalikan sebagian anggaran kita ke pusat sehingga kita maksimalkan yang ada. Anggaran yang di-refocussing itulah yang menjadi bantuan selama COVID-19 ini yang diberikan kepada masyarakat dan digunakan oleh satgas untuk penanganan,” terangnya. (***)
