“Menyitir salah satu ilmuwan terkenal yaitu Prof. Louise Richardson, yang mengatakan jika teori tanpa kebijakan adalah untuk akademisi atau menara gading, maka kebijakan tanpa teori adalah untuk penjudi atau untung-untungan. Oleh karena itu, setiap kebijakan baik di pusat maupun daerah harus dilandasi dengan hasil penelitian,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Mendagri juga menyampaikan bahwa ke depannya akan banyak hal yang dapat dikolaborasikan antara Pemerintah Daerah dan BRIDA dalam melakukan kajian kebijakan, baik itu secara top-down maupun bottom-up.
“Pembentukan BRIDA ini adalah salah satu amanat dari UU 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek dan Perpres 78/2021 tentang BRIN,” ujar Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko di dalam laporannya.
Lanjut Handoko, BRIDA memiliki arti penting dalam pengambilan kebijakan berbasis riset serta penguatan ekosistem riset dan inovasi, agar dapat terjadi di seluruh level pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta masyarakat luas.
“Karena itulah, BRIDA mempunyai tugas strategis yakni memberikan berbagai data dan analisis yang diperlukan dalam menghasilkan sebuah kebijakan, agar seluruh kebijakan di daerah yang ada berbasis hasil riset yang komprehensif (science based policy),” tutupnya.(jk)
Editor: Sudirman
