Terkait dengan evaluasi APBD, Amran Mahmud menjelaskan bahwa realisasi penghasilan tetap untuk perangkat desa dan kades tahun ini sudah sistem non tunai. Sehingga masih ada sejumlah desa yang terkendala belum terealisasi.
“Saya harapkan kepada Camat untuk mensupport desa dalam memaksimalkan pengadministrasian di desa. Pasalnya masih adanya yang belum terealisasi karena terkendala dengan personil yang belum siap dengan administrasi. Apalagi dengan menggunakan akun Transaksi,” tambah Amran yang juga mantan wakil bupati Wajo.
Dikatakan, Per 31 Maret 2022, 37, 7 persen realisasi untuk tahap pertama. Artinya tinggal 2 persen lebih. “Saya harapkan bisa terprogres dengan baik dan cepat,” imbaunya.
Sementara Kepala BPKPD Wajo, Dahlan melaporkan, total realisasi siltap dari 142 Desa yakni, yang sudah terbayar 127 desa dan belum terbayar 15 Desa. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD), lanjut Dahlan, realisasi ADD, 27 Desa sudah terbayar dan belum terbayar 115 desa. Sementara realisasi Dana Desa, 139 sudah terbayar dan 3 desa belum terbayar.
“Mulai tahun ini juga pencairan dana desa harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Sulselbar untuk akun Transaksi non tunai,” ucapnya.
Sekda Wajo, Armayani menambahkan, masih banyak desa yang belum terealisasi karena sistem transaksi non tunai. Menurutnya, transaksi non-tunai dilakukan agar semua pertanggungjawaban aman.
“Karena itu, kita maksimalkan transaksi non tunai untuk masuk di rekening pribadi perangkat desa dan kades,” pungkas Armayani. (man)
Editor: Manaf Rachman
