“Jadi kalau alat kesehatannya memang sifatnya mendesak, pihak rumah sakit harus mulai mempersiapkan pada persiapan alat kesehatan di tahun 2023 mendatang. Semua alat yang dibutuhkan harus dibelanjakan agar tidak ada lagi pasien dirujuk karena alasan alat tidak ada,” harapnya.
Kepala BPJS Cabang Makassar, dr. Gersthy E. L. Borotoding menyebutkan, kepesertaan BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa yaitu 90,55 persen atau 696.213 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Gowa. Mereka terdiri dari PBI APBN sebanyak 332.737 orang, dan PBI APBD sebanyak 97.989 dengan Non PBI terdiri dari PPU sebanyak 148.152 orang, PBPU sebanyak 106.663 orang dan BP sebanyak 10.672 orang.
“Saat ini masih ada sekitar 72.655 orang yang belum menjadi peserta JKN-KIS. Inilah yang nantinya dilihat kembali. Sekiranya dari 72 ribu ini masih ada masyarakat yang membutuhkan uluran tangan pemerintah lewat kepesertaan PBI APBD yang iurannya ditanggung oleh pemerintah daerah atau PBI APBN dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Kepesertaan JKN-KIS ini memang perlu didorong untuk mecapai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, untuk mencapai UHC ini maka kepesertaan JKN harus mencapai 95 persen lebih.
“Harapan kami di tahun ini Kabupaten Gowa bisa juga menyusul beberapa kabupaten lainnya di wilayah kerja kami yang sudah mencapai UHC dengan kepesertaan minimal 95 persen,” harapnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gowa, Kamsina, Pimpinan SKPD terkait, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa dan pihak rumah sakit mitra BPJS Kesehatan.(jk)
Editor: Manaf Rachman
