Sedangkan menurut Ketua Tim Hukum PWI Sulsel, Arman Sewang, mendesak Pemprov Sulsel memperlihatkan bukti pencabutan hak pemanfaatan dan penggunaan lahan. Dia juga meminta Satpol PP menunjukkan dasar hukum melakukan penertiban aset PWI Sulsel.
Akhirnya hingga saat ini belum juga menemukan titik terang, sehingga Pengurus dan Anggota PWI Sulsel merasa tidak nyaman dan terusik atas penertiban yang dilakukan Satpol PP.
Namun tetap berharap, DPRD Sulsel dapat mengungkap dan mencari solusi terbaik untuk menjawab historis keberadaan PWI Sulsel di Jalan A P Pettarani yang merupakan rangkaian tukar guling dari gedung PWI di jalan Penghibur ke jalan AP Pettarani yang diperkuat dengan SK Gubernur Sulsel HZB Palaguna dan juga izin perinsip dari Kemendagri serta Putusan Pansus DPRD Sulsel yang hingga kini belum pernah dicabut terkait dengan SK Pemanfaatan lahan dan pengelolaan gedung untuk kepentingan organisasi.(Manaf)
Editor: Ismail Asnawi
