“Ingat kita semua tahu kalau dana yang dipakai itu uang negara dari APBD, tentu konsekuensinya dan tanggung jawabnya itu tentu ada pada pihak penyedia,” jelas Rahman Pina.
Ia pun mempertanyakan kepada panitia, bagaimana saudara bisa mengetahui kalau pendaftaran datanya terverifikasi. Apa bisa menjamin hal itu jangan sampai anak-anak sudah mendaftar, namun karena server bermasalah sehingga data mereka tidak bisa terverifikasi.
“Kami mendesak pihak panitia untuk menghubungi salah satu sekolah memilih untuk di telpon dan membuktikan kalau calon siswa yang sudah mendaftar tidak mengalami kendala dalam mengakses data,” tegasnya.
“Hal ini harus betul-betul jelas dan harus dipertanggung jawabkan, karena ini menggunakan anggaran APBD. Ini bukan jumlah ratusan juta tetapi ini anggarannya sekitar 2 Milyar. Ini bukan dana sedikit,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
