Program intervensi harus disusun secermat mungkin sehingga benar-benar menyasar kelompok miskin ekstrem yang ada di Kabupaten Gowa.
Dengan adanya data P3KE yang dilengkapi dengan nama dan alamat maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Kita harus mengawal program ini dengan baik dan memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar dan tercatat sebagai keluarga miskin betul betul diintervensi dari berbagai penjuru dengan semua sumber daya yang ada.
“P3KE ini bukan hal mudah, dibutuhkan strategi kebijakan pemerintah serta kerjasama, kolaborasi dan komitmen semua pihak untuk mendukung terlaksananya program ini sehingga target nol persen di tahun 2024 dapat tercapai,” tegas Wabup Gowa Kepada TKPK.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa, Sujjadan menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini merupakan rencana tindaklanjut Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menindaklanjuti penyediaan data sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE pada Desember 2022.
“Kegiatan ini sebagai bentuk sosialisasi dimana data P3KE ini kepada SKPD serta stakeholder terkait serta TKPK Kabupaten Gowa dapat mengeluarkan sumber data P3KE dalam penyelenggaraan program kegiatan di tahun 2023,” ungkapnya.
Adapun strategi kebijakan pemerintah untuk menindaklanjuti P3KE yaitu, pertama menekan beban pengeluaran masyarakat miskin dengan cara memberikan bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.
Kedua, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, memberikan jaminan pengembangan keberlanjutan usaha ekonomi makro dan kecil dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan usaha mikro dan kecil.
Ketiga, melakukan sinergitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yakni memberikan bantuan melalui program lain yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat meningkatkan kegiatan ekonominya.
Pada tahun 2022 target anggaran percepatan kemiskinan ekstrem Kabupaten Gowa lebih besar dibanding tahun 2023.
“Pada 2022 target anggaran percepatan kemiskinan sebesar Rp. 571.975.844.237. Kemudian yang terealisasi sebesar Rp. 554.684.194.970, sementara di 2023 target anggarannya sebesar Rp. 265.881.742.730,” jelasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
