Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Makassar Budi Hastuti memastikan seluruh aspirasi dan keluhan akan diperjuangkan di DPRD Makassar. Selama reses berlangsung, pihaknya akan mencatat dan memasukkan ke dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dan Paripurna.
“Insya Allah, masukan masyarakat kita tampung dan perjuangkan di DPRD. Kita juga kasih solusi. Misalnya perbaikan jalan dalam kawasan perumahan, itu nanti kita koordinasi dengan mitra antar komisi mengenai penyerahan fasum dan fasos,” jelas Budi Hastuti, Selasa (01/08/2023).
Sebab, Anggota DPRD Makassar Fraksi Gerindra itu menyampaikan perbaikan jalan bisa dilakukan jika tak ada lagi kendala soal alas hak. Semua anggaran yang dikeluarkan pemerintah salah satunya hal itu sudah menjadi milik pemerintah.
“Harus memang diserahkan dulu ini fasum dan fasosnya ke pemerintah kota biar tidak terhalang administrasi. Kan kalau amanmi, bisa segera diperbaiki jalan dan drainase,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Budi Hastuti mengatakan persoalan bantuan UMKM ini akan segera ditindaklanjuti ke Dinas Koperasi dan UMKM. Namun masyarakat bisa mendaftar jenis bantuan yang diinginkan ke kelurahan.
“Kalau pelatihan untuk UMKM, bisa mendaftar di kelurahan atau kecamatan nanti diteruskan ke dinas terkait,” tutupnya.(jk)
Editor: Sudirman
