Oleh Willy Hangguman
MEDIASINERGI.CO JAKARTA– Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari mengemukakan demokrasi Indonesia harus dibangun di atas kebudayaan karena kebudayaan tidak pernah memecah belah, tapi justru menyatukan.
Atal S Depari mengatakan dalam konteks demokrasi pendekatan kebudayaan tidak memecah belah, tapi menyatukan.
“Kebudayaan tidak membenci, tapi menghargai, dan toleransi. Ia tidak hanya minta suara, tapi juga mau mendengar suara sekeras apa pun, dari rakyat pemilik suara,” kata Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari saat membuka sosialisasi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2024 di Jakarta di tengah tahun politik Pemilu 2024.
AK PWI Pusat kembali digelar pada puncak Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta di tengah rangkaian proses pesta demokrasi Pemilu 2024 atau di tengah tahun politik.
“Kalau kita bicara tentang kebudayaan, tahun 2017 UNESCO telah menyatakan Indonesia adalah super power di bidang kebudayaan,” katanya.
“Bahkan Presiden RI Joko Widodo menyebut berkali-kali DNA bangsa kita adalah kebudayaan,” tambah Atal.
Dalam konteks pesta demokrasi Pemilu 2024, PWI mendorong terwujudnya Pemilu yang tidak hanya jujur, adil, rahasia, tapi juga beradab.
Untuk mewujudkan itu, kita mesti berpulang pada politik yang berkebudayaan. “Kita selama ini telah terjebak pada politik transaksional,” katanya.
Politik transaksional telah merusak moral bangsa, dan maraknya praktik korupsi dari pusat hingga pelosok desa.
Kegiatan AK PWI Pusat merupakan adanya kesadaran bahwa pers dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan.
“Pers dan kebudayaan memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, kalau kita renungkan, bukankah pers lahir dari rahim kebudayaan,” jelasnya.
“Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat, kebudayaan meliputi alam gagasan/ide, alam sistem kemasyarakatan. dan alam benda/hasil karya,” katanya.
Dunia pers adalah dunia yang sarat dengan ide/gagasan untuk menegakkan kebenaran lewat informasi yang objektif.
