Selanjutnya, kegiatan sosial dan ekonomi yang secara langsung menyentuh masyarakat tetap menjadi perhatian serius dan diprioritaskan meskipun telah memasuki tahapan pemilu.
Dan terakhir, yaitu alokasi hibah yang disiapkan buat berbagai lembaga termasuk dukungan pelaksanaan kelancaran pemilu senantiasa dikawal dengan baik.
Sementara Pendapat Akhir Fraksi PPP yang dibacakan Hj. Muliati S menyampaikan perlunya mengetahui capaian efisiensi dan efektivitas anggaran dengan menggunakan indikator-indikator yang menggambarkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran.
Indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran itu diarahkan pada penggunaan, pemenuhan target, dan dampak yang ditimbulkan dari belanja pemerintah, bukan tinggi atau rendahnya tingkat penyerapan anggaran.
Oleh karena itu, Fraksi PPP berharap Pemkot Makassar dapat mengoptimalkan serta memaksimalkan alokasi dana yang telah dianggarkan kembali agar tepat sasaran dan selalu melakukan pemantauan atau monitoring secara berkelanjutan sebagai bahan evaluasi secara obyektif.
Pada rapat paripurna tersebut, persetujuan penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2023 ditandai dengan penandatangan dan penyerahan draft Perda Perubahan APBD TA 2023 yang dilakukan Ketua DPRD Rudianto Lallo dan Wali Kota Moh. Ramdhan Pomanto.(jk)
Editor: Manaf Rachman
