MEDIASINERGI.CO WAJO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo berencana mencabut Perda Pemberian Insentif dan Penanaman Modal.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Wajo, H. Narwis, setelah mendapat protes dari Ketua Asosiasi Karaoke Kabupaten Wajo, Andi Pajung Peroe.
Kepala Dinas PM PTSP Kabupaten Wajo, H. Narwis mengatakan, apa yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Karaoke Kabupaten Wajo, merupakan koreksi terhadap Pemerintah Kabupaten Wajo.
Dan tentunya, kata Narwis, Pemkab berterima kasih dan memberikan penghargaan serta apresiasi yang tinggi atas koreksi tersebut.
” Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Wajo menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi yang tinggi atas koreksi dan masukan dari ketua Asosiasi karaoke Kabupaten Wajo. Ini merupakan koreksi kepada Pemerintah Kabupaten Wajo agar ke depannya dapat lebih baik, ” ujarnya.
Menurut Narwis, terkait dengan regulasi, tahun ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo telah mengajukan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemberian Insentif dan Penanaman Modal di Kabupaten Wajo.
Katanya, tahun ini Pemkab akan melakukan perbaikan, yang tentunya akan menjadi harapan agar ke depannya, investasi itu bisa terbuka dan menjadi baik.
Perda yang dibuat mengalami perubahan nomenklatur menjadi Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Wajo.
” Kami didampingi Kementerian Investasi Republik Indonesia, merumuskan suatu Perda yang bisa merangkul semua bidang investasi, bukan hanya dari bidang kepariwisataan dan hiburan, tetapi juga investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di Kabupaten Wajo, ” imbuhnya.
Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan berusaha akan berubah nomenklaturnya sehingga kedepan sebelum dibahas di DPRD akan kami lakukan forum diskusi dengan stakholder.
“Draft Perda sementara dikaji di Kementerian investasi, akan kami undang semua stakeholder yang akan memperkaya referensi, agar tercipta asas keadilan, pemerataan, sehingga tidak ada yang merasa dikucilkan. Akan kami kaji dan duduk bersama, khususnya yang terkait dengan dengan kepariwisataan, ” kuncinya.(ZAH)
Editor: Manaf Rachman
