Sebagai Ketua Umum PWI yang berbadan hukum sah, HCB memiliki otoritas penuh untuk mewakili organisasi. Hal ini membedakannya dari pihak lain yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki legitimasi serupa.
Dualisme di tubuh PWI menjadi fokus utama dalam kongres dipercepat ini. Ketua PWI Kalimantan Selatan, Zainal Helmi, menegaskan bahwa dualisme harus diselesaikan sebelum HPN 2025. Ia juga memastikan anggaran HPN 2025 sudah disiapkan dengan matang oleh Komisi I di DPRD Kalsel.
HMU Kurniadi menjelaskan bahwa proses hukum terkait dualisme tetap berjalan. Jika negosiasi gagal, opsi untuk meminta keputusan langsung dari Presiden Prabowo menjadi pertimbangan terakhir. “Kongres ini adalah langkah penting untuk memastikan PWI tetap menjadi organisasi yang solid dan profesional,” tegasnya.
HPN 2025 yang akan digelar di Kalimantan Selatan menjadi momen penting bagi PWI. Keberhasilan kongres ini diharapkan membawa PWI kembali ke jalur yang tepat, sekaligus mengawal pemerintahan Presiden Prabowo hingga akhir masa jabatan. Dengan dukungan berbagai pihak dan kepemimpinan HCB yang solid, PWI siap menghadapi tantangan ke depan sebagai organisasi wartawan terbesar di Indonesia.(r)
