Selain itu, ia juga menegaskan pentingnya Pemkot mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap stabilitas anggaran daerah. Pihaknya akan terus memantau perkembangan guna memastikan kebijakan yang diambil benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Dalam waktu dekat, kami akan menggelar rapat khusus di DPRD untuk mencegah penggunaan anggaran yang tidak tepat oleh Pemkot Makassar,” ujar Supratman.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Ruslan Mahmud juga turut menyoroti kebijakan perekrutan pegawai. Dimana kebijakan semacam ini harus direncanakan dengan matang dan dibahas bersama DPRD agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
“Kami akan terus memantau dan mengawasi langkah Pemkot untuk memastikan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat,” imbuhnya.
Tak hanya itu, ia juga menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem rekrutmen di Pemkot Makassar. “Jika ada pegawai yang dibutuhkan, lakukan seleksi secara terbuka, adil, dan berdasarkan kebutuhan yang nyata. Jangan sampai kebijakan ini menjadi beban jangka panjang bagi daerah,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
