Home / Advertorial / Sulsel

Senin, 17 Februari 2025 - 18:59 WIB

Pj Bupati Wajo Buka Forum Konsultasi Publik RKPD dan Musrembang 2026

Penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan renja perangkat daerah merupakan penjabaran atau upaya untuk mencapai dan mendukung prioritas pembangunan nasional maupun provinsi sulawesi selatan serta mendukung capaian SPM dan SDGS.

“Dalam penyusunan RKPD kab/kota, harus mengacu kepada hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dan memperhatikan target kinerja, dimana target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaiansasaran pembangunan dengan memastikan penyusunan indikator kinerja, ” tambahnya.

Pelaksanaan penyusunan RKPD tahun 2026, sebut Bataralifu, agar betul-betul mengikuti tahapan penyusunan dan ketentuan sebagaimana yang diamanatkan di dalam peraturan perundangan yang berlaku seperti permendagri 86 tahun 2017, keputusanmendagri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2022 terkaittindak lanjut permendagri 90 tahun 2019.terkait hal tersebut di atas, kita berharap dapat meningkatkan sinkronisasi kebijakan dengan nasional dan kabupaten/kota, meningkatkan kualitas dokumen rkpd dan dapat semakin mempertajam target kinerja pemerintah daerah secara terukur.

Baca Juga:  Gelar Reses, Elfrianto : Bersama Rakyat Mengawal dan Perjuangkan Kemajuan Daerah

Tujuan dilaksanakannya konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun 2026 yakni untuk mendapatkan masukan dari masyarakat (publik) terhadap prioritas dan tema pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kabupaten wajo terhadap pemenuhan hak atau keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.dengan keterlibatan aktif dari masyarakat,

Baca Juga:  Gudang Jagung Bulog Dan Mitra Ditinjau Langsung Kapolres Soppeng

“Kita berharap kualitas dokumen perencanaan pembangunan dapat ditingkatkan. dan dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa dengan telah diterbitkannya inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbn dan apbd tahun 2025, maka kita semua mesti bersiap melakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut,” imbuhnya.

“Saya mengharapkan, kiranya para camat dapat memilah dan memilih dengan cermat usulan desa dan kelurahan yang menjadi prioritas dibantu oleh para kepala perangkat daerah dengan tetap mengedepankan prioritas dan tema pembangunan daerah,” tutupnya. (R)

Share :

Baca Juga

Sulsel

Kekeringan Meluas, BPBD Makassar Kerahkan 25 Armada Salurkan Air ke 26888 Kepala Keluarga

Sulsel

Teguhkan Langkah Membangun Teknorasi Sains Perikanan, Ukhy Sukirman Lanjut Profesi Insinyur Unhas Perkuat Potensi Daerah

SOPPENG

Satlantas Polres Soppeng Bagikan Sembako dan Air Minum Rangkaian HUT ke 71 Lalu Lintas

ENREKANG

Kadis Dikbud Enrekang Lepas Kontingen GSI ke Tingkat Provinsi

Makassar

Kursi Menkeu Berganti, Rakyat Menunggu Bukti

PINRANG

Pemkab Pinrang mendukung Pemprov Sulawesi Selatan Mengamankan Distribusi BBM dan LPG Bersubsidi

Sulsel

Komisi B DPRD Makassar Apresiasi Kesiapan PDAM Hadapi Kemarau Panjang

Sulsel

Munafri Minta Pertamina Segera Pulihkan Kondisi BBM, Masyarakat Perlu Segera Beraktivitas Normal