“Waktunya sebenarnya tidak cukup kalau cuma 8 hari tetapi ini dipadatkan dan menurut saya, pemerintah ini sangat fokus dalam meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya,” katanya.
Isu penciptaan lapangan kerja juga menjadi salah satu perhatian utama dalam orientasi ini. Munafri menyebut, kebijakan pusat dirancang untuk menciptakan efek berganda di daerah, sehingga mampu mendorong pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
“Penciptaan lapangan kerja juga menjadi isu yang sangat kuat karena berbagai macam program didesain supaya melibatkan menjadi multiplier effect buat proses pembangunan di daerah,” ungkapnya.
Dalam implementasi kebijakan, kepala daerah juga didorong untuk lebih mandiri dan kreatif. Munafri menekankan bahwa daerah tidak bisa terus-menerus bergantung pada dana pusat, melainkan harus mampu mengoptimalkan potensi lokal.
“Kita di daerah diminta untuk berkreasi, tidak harus selalu mengandalkan APBD, minta dana dari pusat, tapi harus mampu lebih kreatif untuk mendapatkan PAD yang maksimal,” imbuhnya.
Selain itu, penyederhanaan birokrasi menjadi langkah penting dalam mempercepat iklim investasi di daerah. Munafri menilai, efisiensi birokrasi akan berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Mempermudah iklim investasi, memotong rantai birokrasi, melihat dan membangun efisiensi. Ini yang kita harapkan ke depan bisa maksimal,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
