Penyusunan regulasi ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan sampah.
Sementara itu, Plt Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan, Nur Kamarul Zaman, juga melaporkan sejumlah kondisi Perusahaan Daerah (Perusda).
Adapun Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Andi Irwan Bangsawan, melaporkan upaya penanganan stunting hingga persoalan yang dialami kader KB.
“Ini yang perlu diperhatikan. Kita perlu membangun pola baru untuk memastikan persoalan yang ada di sana bisa diselesaikan,” jelas Munafri.
Di tempat yang sama, laporan positif disampaikan oleh Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Aryati Puspasari Abady, yang menyebutkan bahwa indeks ketahanan pangan Makassar saat ini berada di peringkat pertama se-Sulawesi Selatan. Bahkan, indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan indeks ketahanan pangan tingkat provinsi.
Munafri menyambut baik capaian tersebut dan meminta Dinas Ketahanan Pangan agar memperkuat kolaborasi lintas OPD untuk mempertahankan prestasi ini.
“Itu harus dijaga. Saya berharap Dinas Ketahanan Pangan bisa kolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan. Karena banyak yang bisa kita lakukan di situ,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Munafri ingin memastikan roda pemerintahan di Kota Makassar berjalan optimal di bawah kepemimpinannya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
