“Saya berharap kerja keras, upaya, dan sinergi yang telah dibangun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetap dipertahankan dan terus ditingkatkan,” harap Munafri.
Ia juga secara khusus meminta SKPD pengelola pendapatan lebih fokus, kreatif, dan inovatif dalam menggali potensi penerimaan daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum.
Realisasi Belanja Daerah 2024. Terkait belanja daerah, Wali Kota memaparkan total belanja daerah dianggarkan Rp5,29 triliun lebih, terealisasi Rp4,26 triliun lebih atau 80,67%.
Belanja operasi Rp3,92 triliun lebih, terealisasi Rp3,52 triliun lebih (89,99%), belanja pegawai Rp1,49 triliun (91,97%), belanja barang Rp1,77 triliun (87,85%), belanja hibah Rp253,47 miliar (94,22%).
Belanja bantuan sosial yakni, belanja modal Rp1,36 triliun lebih, terealisasi Rp739,21 miliar (54,10%), belanja tidak terduga Rp4,25 miliar terealisasi Rp811 juta (19,09%).
“Belanja daerah digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur publik (jalan, jembatan, drainase), rehabilitasi sekolah, puskesmas, gedung pemerintah. Serta pengadaan sarana pendukung pelayanan masyarakat,” kata Appi.
Munafri menyebut realisasi belanja diharapkan memacu pertumbuhan ekonomi, mendukung produktivitas pelaku usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
Ia juga melaporkan, penerimaan pembiayaan terealisasi Rp294,18 miliar (100%), bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2023.
Saldo anggaran lebih per 31 Desember 2024 tercatat Rp230,19 miliar. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 turut dilengkapi laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Neraca Daerah, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas.
“Pada akhir 2024, aset daerah tercatat Rp35,22 triliun lebih. Kewajiban Rp127,85 miliar, ekuitas Rp35,09 triliun lebih,” sebutnya.
Dalam laporan operasional, pendapatan LO Rp6,25 triliun lebih, beban LO Rp4,29 triliun lebih, surplus LO Rp1,95 triliun lebih. Sedangkan dalam laporan arus kas, terjadi penurunan saldo kas bersih menjadi Rp230,52 miliar.
Wali Kota menegaskan bahwa atas penyajian LKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Makassar kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
“Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar atas pengawasan dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
