Home / Nasional

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 07:12 WIB

Megawati Minta Kader PDIP Dukung Pemerintahan Prabowo

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat menerima kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat

Sementara di Jakarta pada Kamis malam, DPR RI mengumumkan telah menyetujui usulan pemberian amnesti kepada ribuan narapidana termasuk Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Amnesti merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman oleh kepala negara kepada seseorang atau kelompok yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Majelis hakim telah menjatuhkan vonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta kepada Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap terkait penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR, di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (25/7/2025) lalu.

Baca Juga:  Kemenhub Keluarkan Aturan Koper Pintar Masuk Pesawat, Berpotensi Meledak

Selain amnesti untuk Hasto, Presiden Prabowo juga mengusulkan pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong yang telah divonis 4 tahun, 6 bulan dalam kasus korupsi impor gula.

Baca Juga:  Masuk Nominasi Terbaik se Indonesia, YLBH Bhakti Keadilan Terima Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM RI

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong, karena alasan persatuan.

“Salah satu yang menjadi dasar pertimbangan kepada dua orang itu, salah satunya tentu kita ingin menjadi ada persatuan, dan dalam rangka untuk perayaan 17 Agustus,” kata Supratman.(net)

Share :

Baca Juga

Nasional

Gema Paskah Nasional 2026, Saat Puluhan Ribu Umat dan Tokoh Bangsa Bersatu di Manado

Nasional

Presiden RI Prabowo Subianto Beri Penghormatan Terakhir Tiga Prajurit TNI Gugur di Misi UNIFIL

Nasional

Menlu Sugiono Ucapkan Belasungkawa atas Gugurnya Prajurit UNIFIL di Lebanon

Jakarta

PWI: Kemerdekaan PERS Bagian dari HAM

Nasional

APKLI Minta Kepala Daerah Moratorium Pemberian Izin Retail Modern

Nasional

Zugito Serahkan Hasil Konkernas PWI 2026 ke Ketua Umum Akhmad Munir

Nasional

Sanlat yang Beda: Menaker Bekali Pramuka agar Siap Kerja di Era AI

Nasional

Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch Diperpanjang 24 Maret 2026