MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mendorong menekankan pemberdayaan masyarakat lokal dan harmonisasi antara perusahaan transportasi saat menerima audiensi PT. XAHNSM Green and Smart Mobility Indonesia yang bekerja sama dengan PT. Avon di Balai Kota Makassar, Rabu 20 Agustus 2025.
Mereka menyampaikan rencana terkait launching dan pengoperasian 200 unit taksi listrik pada 31 Agustus mendatang, mereka sekaligus mengundang Munafri hadir dalam acara tersebut.
Managing Director PT. XAHNSM Green and Smart Mobility Indonesia, Derby, menjelaskan bahwa unit kendaraan listrik akan melayani kawasan Mamminasata, atau Makassar, Maros, Sungguminasa (Gowa), dan Takalar.
Program ini, kata dia, sekaligus hadir untuk mendukung target pemerintah dalam pengurangan emisi karbon atau zero net carbon sekaligus menciptakan peluang usaha baru di sektor pendukung.
“Melalui taksi listrik, kami berharap tidak hanya mengurangi jejak karbon, tapi juga memberi dampak ekonomi lokal. Misalnya membuka peluang usaha pencucian mobil hingga mendukung UMKM warga sekitar,” jelasnya.
Ia menguraikan, sistem kerja pengemudi akan berbeda dengan taksi konvensional. Mitra pengemudi tidak dibebani setoran harian, melainkan berbasis bagi hasil dengan fasilitas pembayaran yang sudah terintegrasi seluruh e-wallet.
Lalu, pemesanan taksi bisa dilakukan lewat aplikasi, call center, maupun lambaian langsung di jalan. Ia juga menegaskan sudah mengantongi izin operasional dari Pemerintah Provinsi Sulsel.
Munafri menyambut baik inisiatif, namun, ia menegaskan bahwa implementasi kendaraan listrik harus tetap memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal. Menurutnya, proses rekrutmen pengemudi perlu mengutamakan anak-anak muda Makassar agar manfaat ekonomi langsung dirasakan warga.
“Di Makassar ini banyak yang cari pekerjaan, kita mesti melibatkan masyarakat lokal untuk pekerjaannya. Supir supirnya harus dari anak anak makassar,” ujar Munafri.
Ia juga meminta perusahaan memberikan pembekalan aturan mobilitas sebelum pengemudi turun ke lapangan. Hal itu dinilai penting agar lalu lintas kota lebih tertib, sekaligus menekan potensi pelanggaran kecil yang bisa berdampak buruk terhadap tata kelola transportasi.
