Rakor tersebut juga menyoroti penyesuaian dana transfer ke daerah. Bima juga mengungkap Kementerian Keuangan telah menyiapkan dana TKD tambahan sekitar Rp43 triliun untuk mendorong pembangunan daerah.
Usai pengarahan Bima, Munafri bersama beberapa kepala daerah menyampaikan sejumlah tantangan dan dan harapan Pemerintah Kota Makassar yang kemudian menjadi catatan penting pihak Mendagri.
Munafri menyampaikan tantangan internal terkait rotasi dan penempatan aparatur. Menurutnya, perubahan target pembangunan membutuhkan orang-orang yang benar-benar cakap dan capable, namun kewenangan kepala daerah dalam penataan jabatan kadang masih terbatas.
Tak hanya itu, ia menekankan perlunya sinkronisasi perizinan lintas pihak. Meski pemerintah kota berupaya memberikan kemudahan, masih ada regulasi yang berada di luar kewenangan daerah.
“Menyangkut masalah perizinan dan sebagainya, ini masih tidak totally ada di kita. Kalau ada pihak lain yang tidak searah, tentu investasi yang kita harapkan bisa terhambat. Karena itu, mekanisme perizinan perlu diformulasikan ulang agar lebih sederhana,” jelasnya.
Munafri juga mengusulkan agar Kemendagri membentuk task force khusus untuk menjembatani komunikasi daerah dengan kementerian teknis.
Menurutnya, selama ini akses langsung ke tingkat menteri sulit dilakukan karena jumlah kepala daerah yang banyak.
“Kadang kalau hanya sampai ke dirjen, keputusan strategis tidak bisa kita bawa pulang. Karena itu, perlu ada penghubung resmi yang bisa mempercepat respons kementerian,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
