MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan sosial masyarakat dari ancaman paham radikal dan intoleransi, pada generasi muda.
Kali ini, Pemkot Makassar berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri untuk memperkuat edukasi bagi anak-anak dan masyarakat mengenai bahaya paham radikalisme melalui ruang digital.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima langsung audiensi dari jajaran Densus 88 Anti Teror, di Balai Kota Makassar. Tim Densus 88 yang dipimpin Kasatgaswil Sulsel, Agung NM, Selasa 14 Oktober 2025.
Turut mendampingi Wali Kota, Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, Fatur Rahim serta Kepala Dinas Sosial, Andi Bukti Jufri.
Dua lembaga negara tersebut berdiskusi terkait upaya pembinaan terhadap narapidana dan eks-narapidana terorisme (Napiter dan Eks Napiter) di Kota Makassar, wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak saling mendukung sinergi pencegahan dini, penguatan literasi digital, hingga pembinaan sosial agar potensi penyebaran paham radikal dapat ditekan sejak akar rumput.
Kasatgaswil Densus 88 Sulsel, Agung NM, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Pemerintah Kota Makassar lebih untuk mempererat koordinasi dan memperkuat sinergi lintas lembaga.
“Kami bersilaturahmi dengan Pak Wali Kota, membahas penanganan intoleransi, radikalisme, serta terorisme, khususnya di Kota Makassar,” ujarnya.
“Selama ini semua berjalan baik. Pertemuan ini lebih pada mempererat koordinasi saja memperkuat sinergitas pengawasan dan edukasi,” sambungnya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif menghadapi tantangan zaman, di mana penyebaran ideologi ekstrem kini tidak lagi terjadi secara konvensional, melainkan merambah dunia maya, termasuk melalui gim daring dan media sosial yang akrab dengan generasi muda.
Ke depan, kata Agung, Densus 88 akan lebih memfokuskan langkah pada upaya pencegahan melalui berbagai kegiatan sosial dan edukatif.
“Langkah kami fokus pada pencegahan, melalui sosialisasi, himbauan, ceramah di sekolah maupun dinas, serta kegiatan untuk eks-napiter di Kota Makassar,” jelasnya.
Agung NM mengungkapkan, hingga saat ini terdapat 135 eks-narapidana terorisme di Sulawesi Selatan, dan sekitar 90 persen di antaranya berdomisili di Kota Makassar.
Para eks-napiter tersebut kini berada di bawah pembinaan Yayasan Rumah Moderasi Makassar, sebuah wadah rehabilitasi sosial dan ekonomi yang didirikan bersama berbagai pihak.
“Di situ juga ada Pemkot Makassar dan Pemprov Sulsel yang terlibat. Yayasan Rumah Moderasi Makassar, Di sana ada berbagai bidang usaha yang dijalankan oleh para eks-napiter,” ungkapnya.
Di bawah yayasan tersebut, para eks-napiter mengembangkan beragam usaha produktif seperti warung kopi, penjualan makanan, hingga jasa servis AC.
Dengan adanya pertemuan dengan Pemerintah Kota, maka Densus 88 juga memperkuat sistem deteksi dini terhadap potensi munculnya paham radikal.
Menurut Agung, kerja sama di tingkat akar rumput menjadi kunci utama dalam pencegahan. Bahkan pihaknya memiliki jaringan agar koordinasi untuk pembinaan eks Napiter.
“Kami punya jaringan di lapangan, mulai dari lurah, Bhabinkamtibmas, hingga aparat pemerintahan di tingkat bawah. Mereka rutin berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kami untuk mendeteksi potensi sejak dini,” paparnya.
Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan tersebut ialah penguatan edukasi bagi anak-anak agar tidak mudah terpengaruh oleh paham radikal yang menyusup lewat dunia maya.
Edukasi anak di bawah umur bukan hanya tanggung jawab Densus 88 saja, tapi juga dilakukan bersama Pemkot Makassar.
“Kolaborasi ini juga bagian dari program ceramah ke sekolah sebenarnya sudah berjalan, tapi kan kami rutin,” imbuh Agung.
Dalam pertemuan tersebut, Densus 88 juga mendorong agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) ikut berperan aktif dalam edukasi pencegahan paham radikal.
