Masukan tersebut, menurutnya, sangat berarti dalam memperkuat kinerja pemerintah kota, baik saat ini maupun di masa mendatang.
“Pandangan anggota Dewan menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk terus mengabdi dan membangun Kota Makassar yang kita cintai bersama,” bebernya.
Appi kemudian menekankan bahwa setiap angka yang disepakati dalam APBD bukan sekadar susunan nominal, tetapi memiliki makna besar bagi masyarakat.
Disebutkan, setiap angka dalam APBD ini adalah nafas untuk pendidikan, denyut untuk kesehatan, tenaga untuk infrastruktur, dan harapan bagi keluarga yang masih berjuang keluar dari kemiskinan.
“Karena itu, mari kita kawal bersama agar program benar-benar hadir di lapangan dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Munafri juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas dan stabilitas keamanan Kota Makassar.
Dia mengingatkan bahwa dalam beberapa hari ke depan pemerintah kota akan melaksanakan pemilihan RT/RW secara langsung.
“Semoga kegiatan ini berjalan aman, tertib, dan lancar, bagi kita semua dalam mengabdi untuk kemajuan Kota Makassar,” pungkasnya.
Sedangkan, Panitia Khusus (Pansus) Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menegaskan bahwa penetapan APBD Pokok Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 merupakan bentuk nyata sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan alokasi anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat.
“Dinamika pembahasan yang cukup intens menunjukkan komitmen bersama untuk menghasilkan dokumen anggaran yang tepat sasaran dan memiliki dampak maksimal bagi warga Kota Makassar,” katanya.
Ray kemudian memaparkan sejumlah penegasan dan arahan Badan Anggaran kepada seluruh jajaran eksekutif, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai hasil dari proses pembahasan Ranperda APBD 2026.
Dia melanjutkan, implementasi program berlandaskan regulasi dan prinsip kehati-hatian
Ia meminta seluruh SKPD menjalankan setiap program dengan berlandaskan regulasi yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.
Setiap proses mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan harus dilakukan secara cermat, akuntabel, dan transparan untuk memastikan efisiensi anggaran serta mencegah potensi risiko hukum maupun kerugian daerah.
Selain itu, optimalisasi anggaran di tengah penyesuaian dana transfer daerah Badan Anggaran mencermati adanya penurunan target pendapatan daerah pada APBD 2026, termasuk dampak penyelesaian dana transfer dari pusat yang menyebabkan penyesuaian pada belanja daerah.
“Untuk itu, SKPD memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan memprioritaskan efisiensi serta mengarahkan belanja pada program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Politisi Demokrat itu menegaskan, bahwa seluruh fraksi di Badan Anggaran memberikan dukungan penuh terhadap program strategis Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.
Sehingga SKPD juga diminta memastikan anggaran digunakan untuk penajaman Program Prioritas Pemkot Makassar, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan Universal Health Coverage (UHC), perluasan perlindungan pekerja rentan, hingga penguatan urban farming dan pemberdayaan UMKM.
Badan Anggaran turut menyampaikan hasil pembahasan Ranperda APBD 2026 yang telah disepakati, yakni Pendapatan Daerah Rp 4,6 triliun lebih
Ray menegaskan, setelah seluruh syarat dan mekanisme pembahasan dipenuhi, Badan Anggaran DPRD Kota Makassar secara resmi mengusulkan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengusulkan agar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 disetujui menjadi peraturan daerah,” ujarnya.
“Semoga pelaksanaan APBD 2026 dapat berjalan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar secara keseluruhan,” tutupnya.
Diketahui, anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan pada rapat tersebut, sebagai berikut.
Pertama, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4.695.138.820.000,00 (Empat Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
Kemudian, belanja Daerah direncanakan mencapai Rp5.175.138.820.000,00 (Lima Triliun Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), sehingga terdapat defisit sebesar Rp 480.000.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Rupiah).
Sedangkan, untuk menutup defisit tersebut, Pembiayaan Daerah disusun dengan. Penerimaan Pembiayaan Rp480.000.000.000,00, sedangkan pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00, dan pembiayaan Netto Rp480.000.000.000,00.
Dengan demikian, seluruh kebutuhan belanja dapat ditutupi, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada tahun berkenaan tercatat Rp 0,00.(jk)
Editor: Manaf Rachman
