Dalam penyampaiannya, Hartono menyebutkan Fraksi PKS mengapresiasi jawaban Wali Kota Makassar, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja keras menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan tepat waktu.
Fraksi PKS mencatat penurunan target pendapatan daerah dari Rp 5,384 triliun pada APBD 2025 menjadi Rp 4,695 triliun pada tahun 2026, atau turun sebesar 12,30 persen.
“Kami PKS menilai langkah tersebut realistis berdasarkan evaluasi capaian pendapatan sebelumnya,” ungkapnya.
Namun, dia menekankan Fraksi PKS menegaskan agar penyesuaian tersebut tidak melemahkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS mendorong Pemerintah Kota untuk tetap memaksimalkan.
Kaitan, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, Pemanfaatan teknologi digital, seperti QRIS, virtual account, dan Makassar Super Apps (LONTARA+). Dan Penguatan regulasi dan pengawasan demi transparansi dan akuntabilitas.
Pihak Fraksi PKS juga menyampaikan sangat memahami penurunan pendapatan transfer dari pusat dan provinsi sebesar 18,42 persen, atau sekitar Rp 534,28 miliar. Sehingga kata Hartono, perlu Pemkot menyelaraskan program daerah dengan prioritas nasional guna mengakses DAK tematik, serta memperbaiki serapan dan pelaporan DAK agar tidak kehilangan peluang pendanaan.
“Pada sisi belanja, kami PKS mencatat penurunan total belanja daerah sebesar Rp 509 miliar, menjadi Rp 5,175 triliun. Penurunan ini sebagai bentuk efisiensi dan penajaman program prioritas,” katanya.
PKS berharap penurunan ini tidak menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang langsung dirasakan masyarakat.
Fraksi PKS mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran untuk kondisi bencana dan keadaan darurat. Dan diarahkan sepenuhnya pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pada kesmepatan ini, Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap 10 program prioritas Wali Kota Makassar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengembangan SDM.
“Program harus dijalankan dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Partisipasi masyarakat harus diperkuat dalam perencanaan dan pengawasan,” tuturnya.
Dia menambahkan, pemerintah perlu memastikan anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Terkait Makassar Creative Hub, Fraksi PKS menilai program ini memiliki potensi besar dalam melahirkan talenta dan usaha kreatif dari generasi muda.
“Maka, optimalisasi fasilitas dan program pembinaan, kolaborasi dengan berbagai pihak di Kota Makassar,” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar menegaskan pentingnya pemerataan layanan dasar bagi seluruh warga Kota Makassar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hal ini disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Imam Musakkar, saat menyampaikan pandangan akhir dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
Imam Musakkar mengawali penyampaiannya dengan mengapresiasi Pemerintah Kota Makassar, khususnya Wali Kota, yang memberikan gambaran umum mengenai upaya perbaikan layanan pendidikan.
Namun, Fraksi PKB menilai masih terdapat pekerjaan besar terkait pemerataan fasilitas pendidikan, terutama di kawasan padat penduduk.
“Kami Fraksi PKB menekankan bahwa pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Kota Makassar. Jika fondasinya rapuh, maka sektor-sektor lain akan tumbuh pincang,” ujarnya.
Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, terutama pada wilayah yang selama ini masih tertinggal.
Dan penguatan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan. Serta penyediaan ruang belajar aman bagi anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah
PKB menilai pemerataan fasilitas pendidikan harus menjadi agenda penting agar seluruh anak di Makassar memiliki kesempatan belajar yang setara.
Dalam sektor kesehatan, Fraksi PKB mencatat bahwa pemerintah berencana memberikan detail operasional mengenai perluasan layanan kesehatan primer, perlindungan pekerja rentan, serta upaya meringankan biaya pengobatan bagi keluarga miskin dan lanjut usia.
“Perlu jaminan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh warga,” harapnya
Terkait isu drainase dan sanitasi disebut sebagai aspirasi prioritas Fraksi PKB sekaligus kebutuhan paling mendesak warga Kota Makassar.
Jawaban Wali Kota dinilai sudah mengakui pentingnya penanganan banjir dan sanitasi. Namun, PKB menekankan bahwa implementasi di lapangan harus lebih maksimal.
“Peta titik genangan sebagai prioritas pengerjaan, Skala kebutuhan pembangunan saluran primer, sekunder, hingga tersier, Besaran anggaran yang dialokasikan secara jelas, Timeline pekerjaan yang dapat diawasi publik,” jelasnya.
Menurut PKB, banjir dan sanitasi buruk bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut martabat warga. Ketika saluran dan sanitasi tidak dibenahi, aktivitas ekonomi terganggu, kesehatan lingkungan menurun, dan kualitas hidup warga terancam.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Fraksi PKB mendorong Pemerintah Kota Makassar memastikan tiga langkah utama.
Petama, revitalisasi lokasi drainase di kawasan padat penduduk dan wilayah rawan banjir sebagai prioritas tertinggi.
Kedua, pembangunan fasilitas sanitasi layak dilakukan secara merata di seluruh kecamatan. Ketiga, penguatan gotong royong RT/RW dalam pemeliharaan lingkungan.
“Kami Fraksi PKB menegaskan siap bekerja bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan APBD 2026 benar-benar menjawab kebutuhan paling mendasar warga Kota Makassar, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” tutupnya.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar, menyatakan dukungannya terhadap penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sikap tersebut disampaikan juru bicara fraksi, Udin Saputra Malik, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
Dalam penyampaiannya, Udin menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tetap berkomitmen mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah agar selalu berpihak pada masyarakat.
“Fraksi PDIP juga mengapresiasi jawaban Wali Kota Makassar atas pemandangan umum fraksi-fraksi sebelumnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah,” ungkapnya.
Fraksi PDIP mencatat penurunan target pendapatan daerah dalam APBD 2026, yaitu sebesar 12,804 persen, termasuk penurunan PAD sebesar 6,254 persen dan pendapatan transfer sebesar 18,425 persen. Penurunan ini, menurut fraksi, merupakan dampak dari tekanan fiskal nasional.
“Kami memahami kondisi tersebut, Fraksi PDIP menilai Pemerintah Kota Makassar, perlu mengambil langkah strategis yang lebih progresif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah,” imbuhnya.
Fraksi PDIP menyampaikan beberapa rekomendasi untuk memperkuat pendapatan daerah, di antaranya. Pertama, pptimalisasi pengelolaan dan pemungutan PAD melalui penguatan regulasi, sosialisasi, edukasi. Dan pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS, virtual account, serta platform pembayaran elektronik yang terintegrasi ke Makassar Super App, termasuk aplikasi PAKINTA dan SIKPAKDU.
Serta intensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kinerja BUMD serta pemanfaatan aset daerah untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar belanja prioritas tidak hanya mengutamakan efisiensi tetapi juga menjamin keberlanjutan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Program yang harus diperkuat antara lain. Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Pelatihan dan pengembangan talenta melalui Makassar Creative Hub, Penguatan UMKM dan Urban Farming Harus Dimaksimalkan,” harapnya.
Dia menambahkan, Fraksi PDIP mendorong agar Pemerintah Kota memaksimalkan program Urban Farming sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan, kemandirian ekonomi keluarga, serta membuka peluang pendapatan tambahan bagi warga melalui hasil panen.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan pengawasan yang lebih ketat terhadap realisasi program, penggunaan anggaran, Pengelolaan aset daerah.
Tak hanya itu, penguatan pengawasan dianggap penting agar pelaksanaan APBD berjalan efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Di penghujung penyampaiannya, Udin menegaskan bahwa PDIP akan terus memberikan pandangan konstruktif dan kritik yang membangun untuk peningkatan kinerja Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Fraksi PDIP berharap, kebijakan dan program dalam APBD 2026 mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Makassar dalam rangka mewujudkan Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
