“Kita ingin pembangunan di Wajo benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat. Setiap usulan dari desa dan kelurahan akan kita kawal agar masuk dalam prioritas RKPD 2027, terutama infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Andi Rosman.
Ia menegaskan, Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan yang bersifat administratif. Menurut dia, forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebutuhan riil warga dengan kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah Kabupaten Wajo, kata dia, berkomitmen menjaga proses perencanaan tetap transparan dan akuntabel.
Selain sektor infrastruktur dan layanan dasar, pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada wilayah pinggiran dan pedalaman. Peningkatan akses layanan publik serta penguatan ekonomi lokal berbasis pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi bagian dari fokus pembangunan ke depan.
Rangkaian Musrenbang tingkat kecamatan ini akan berlanjut secara bertahap di kecamatan lainnya sebelum dibahas di tingkat kabupaten. Dari forum-forum inilah arah pembangunan Kabupaten Wajo 2027 akan dirumuskan—dengan klaim utama: menempatkan kebutuhan warga sebagai pijakan kebijakan. (Adv)
