MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Sejak dilantik 20 Februari 2025, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham, langsung mengakselerasi arah pembangunan Kota Makassar dengan menitikberatkan pada penguatan fondasi jangka panjang.
Tahun pertama kepemimpinan keduanya menjadi momentum konsolidasi, pembenahan sistem, serta percepatan program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dari langkah-langkah strategis yang tidak hanya berorientasi pada capaian fisik, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Mulai dari penataan infrastruktur, pengamanan aset daerah, hingga peningkatan kualitas layanan publik, seluruh kebijakan dirancang untuk memperkuat daya saing dan konektivitas kota.
Dalam satu tahun pertama, Munafri – Aliyah berupaya memastikan setiap program berjalan terukur dan memberikan dampak nyata, sekaligus menyiapkan Makassar menghadapi tantangan pertumbuhan kota yang semakin dinamis di masa mendatang.
Melalui langkah sistematis yang dijalankan Dinas Pertanahan, Pemerintah Kota Makassar mengamankan puluhan bidang lahan dengan proses pensertifikatan yang terukur dan berkelanjutan.
Upaya ini bukan sekadar administrasi, melainkan bagian penting dari strategi besar memastikan seluruh aset daerah memiliki kepastian hukum sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
Kawasan Untia diproyeksikan menjadi episentrum baru pengembangan infrastruktur olahraga dan kawasan penunjang di Makassar. Oleh karena itu, penguatan aspek legalitas menjadi prioritas agar setiap tahapan pembangunan berjalan tanpa hambatan hukum, sekaligus melindungi aset pemerintah daerah dari potensi sengketa di masa mendatang.
Di tahun pertama masa kerja Munafri – Aliyah, langkah pengamanan aset ini menjadi fondasi nyata bagi percepatan pembangunan Stadion Untia, sebuah proyek prioritas yang diharapkan tidak hanya menghadirkan fasilitas olahraga representatif, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pesisir dan memperkuat wajah baru Makassar ke depan.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, Sri Sulsilawati mengungkapkan bahwa, sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menyertifikatkan sebanyak 19 bidang lahan.
Dari jumlah tersebut, 14 bidang berada di kawasan Untia sekitar 23 hektar bersertifikasi, yang diproyeksikan untuk mendukung pembangunan stadion.
“Pada tahun 2025 terdapat 19 bidang lahan yang telah disertifikatkan. Sebanyak 14 bidang di antaranya berlokasi di Untia untuk mendukung program prioritas Wali Kota, yakni pembangunan Stadion Untia,” ujar Sri Sulsilawati, di momentum satu tahun pemerintahan MULIA, Jumat 20 Februari 2026.
Total luas lahan yang telah disertifikatkan mencapai 77.597 meter persegi atau sekitar 7,7 hektare, dengan nilai aset sebesar Rp111.569.108.000.
Sri Sulsilawati menjelaskan, proses pensertifikatan difokuskan pada kawasan strategis Stadion Untia guna memastikan legalitas dan kepastian hukum aset pemerintah daerah sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.
Namun demikian, ia mengakui pencapaian target waktu sempat mengalami keterbatasan karena tim juga harus menyelesaikan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kawasan Untia.
“Fokus kami memang pada pensertifikatan kawasan strategis Stadion Untia. Namun, sebagian waktu juga tersita untuk pengerjaan PKKPR kawasan Untia yang sebenarnya merupakan tugas Dinas Tata Ruang,” jelasnya.
Memasuki tahun 2026, proses pensertifikatan terus berlanjut. Saat ini, sebanyak 38 bidang lahan telah masuk tahap pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan enam bidang di antaranya telah melalui proses pengukuran.
“Berkas tahun 2026 sudah masuk tahap pemetaan di BPN sebanyak 38 bidang, dan enam bidang sudah dilakukan pengukuran. Proses pensertifikatan terus berjalan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, satu tahun kepemimpinan MULIA diwarnai dengan penguatan tata kelola aset daerah yang semakin tertib dan terukur.
Salah satu capaian signifikan di tahun pertama pasangan MULIA adalah keberhasilan mengamankan aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan senilai Rp371 miliar yang kini resmi tercatat sebagai milik Pemerintah Kota Makassar.
