Home / Daerah / Sulsel / Wajo

Minggu, 8 Maret 2026 - 19:08 WIB

BKPSDM Wajo Jelaskan Status Mutasi Dua ASN yang Terseret Perkara Hukum

MEDIASINERGI.CO

WAJO — Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri, memberikan penjelasan mengenai status mutasi dua aparatur sipil negara (ASN), Tahir Tajang dan Muhammad Darwis, yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum.

Dalam keterangan yang disampaikan pada Ahad, 8 Maret 2026, Syamsul Bahri menegaskan bahwa secara administratif proses mutasi kedua ASN tersebut telah berjalan sesuai mekanisme sebelum status hukum keduanya berubah.

Menurut dia, sebelum penetapan sebagai tersangka, proses administrasi mutasi Tahir Tajang dan Muhammad Darwis telah melalui tahapan yang dipersyaratkan, termasuk memperoleh persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Secara administrasi, sebelum penetapan sebagai tersangka, yang bersangkutan sudah mendapatkan persetujuan teknis mutasi dari BKN. Hanya saja proses tersebut tidak berlanjut pada tahap pelantikan,” kata Syamsul.

Ia menjelaskan, dalam tata kelola kepegawaian, setiap mutasi ASN harus melalui prosedur formal yang ketat, mulai dari pengusulan oleh instansi, verifikasi administrasi, hingga persetujuan teknis dari instansi pembina kepegawaian nasional. Tahapan tersebut, kata dia, merupakan bagian dari sistem pengawasan untuk memastikan mutasi berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun dalam kasus ini, proses yang telah berjalan itu tidak sempat berujung pada pelantikan jabatan.
Syamsul menambahkan, kedua ASN tersebut memang tidak mengikuti pelantikan karena tidak diundang dalam agenda tersebut. Dengan demikian, secara administratif keduanya dinyatakan tidak dilantik dan kemudian diusulkan untuk diberhentikan dari jabatan yang sebelumnya direncanakan.

“Karena tidak mengikuti pelantikan, keduanya dinyatakan tidak dilantik. Selanjutnya diusulkan pemberhentian,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, dua jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo kini dinyatakan kosong, yakni Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup serta Kepala Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Syamsul menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan. BKPSDM, kata dia, menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.

“Prinsipnya, kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia. (R/Ddy)

Ditulis oleh Asmarani Harma

Belum ada informasi tentang penulis ini.

Share :

Baca Juga

Sulsel

Kepercayaan Investor Meningkat, DPMPTSP Siapkan Strategi Kejar Rp6 Triliun

Sulsel

Kabut Asap Selimuti Kota Makassar, Hj Umiyati Imbau Warga Jaga Kesehatan

Sulsel

Munafri-Aliyah Buktikan Komitmen Lindungi Pekerja Rentan, Makassar Berjasa Raih Penghargaan Nasional

Makassar

Presiden Prabowo Batal Kunjungi Makassar, Peresmian Sekolah Rakyat Ditunda

Sulsel

Semarak HUT Makassar ke-419, Warga Bisa Nikmati Promo Gojek Lewat Lontara+

Sulsel

Legislator Muchlis Misbah Imbau Warga Berhati-hati Jika Ada Permintaan yang Mengatasnamakan Dirinya

Sulsel

Pawai Santri Semarakkan Festival Pondok Pesantren Tahun 2026

PINRANG

Bupati Pinrang, Peringatan Hari Sumpah Pemuda momentum untuk Memperkuat Semangat Nasionalisme, Kedisiplinan, dan Kepedulian