MEDIASINERGI.CO
WAJO – Pemerintah Kabupaten Wajo mulai mengakselerasi transformasi birokrasi digital dengan mendorong penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkungan pemerintahan. Langkah ini diyakini mampu mempercepat layanan publik sekaligus meningkatkan keamanan data.
Upaya tersebut ditandai dengan sosialisasi penggunaan TTE yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Wajo di Aula Bapperinda, Selasa 28 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Kepala Diskominfotik Wajo, Ir. Andi Musdalifah Z, M.Si, mengatakan penerapan TTE merupakan strategi untuk memangkas proses administrasi yang selama ini dinilai lambat dan berbelit.
“Dengan TTE, proses layanan menjadi lebih cepat, efisien, dan tetap memiliki kekuatan hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penggunaan tanda tangan elektronik telah diakui secara sah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena itu, dokumen digital yang ditandatangani secara elektronik memiliki legalitas yang sama dengan dokumen fisik.
Selain mempercepat proses administrasi, penerapan TTE juga dinilai mampu meningkatkan keamanan data pemerintah.
Sistem ini dilengkapi mekanisme autentikasi dan enkripsi sehingga meminimalkan risiko pemalsuan dokumen maupun kebocoran informasi.
Sosialisasi tersebut diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Wajo. Keterlibatan pimpinan OPD dinilai penting untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif di masing-masing instansi.
Pemkab Wajo juga menghadirkan narasumber dari Dinas Kominfo dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan pemahaman teknis terkait penerapan TTE.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Wajo berharap dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jika diterapkan secara konsisten, penggunaan TTE diproyeksikan tidak hanya memangkas waktu layanan, tetapi juga menjadi fondasi penting menuju pemerintahan digital yang terintegrasi. (Ddy-Adv)











