Saat ini, berbagai langkah ini diambil sebagai respons atas tingginya antusiasme masyarakat sekaligus untuk menyempurnakan sistem pendaftaran berbasis digital melalui aplikasi Lontara+.
Di tingkat sekolah, setiap satuan pendidikan turut menyediakan helpdesk dan operator yang siap mendampingi orang tua maupun calon siswa secara langsung.
Layanan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan inklusif selama proses pendaftaran berlangsung.
Tak hanya layanan tatap muka, Disdik Makassar, juga menghadirkan kanal pengaduan dan informasi berbasis digital, seperti hotline serta grup Telegram resmi.
Kanal ini digunakan untuk menyampaikan pembaruan informasi secara berkala sekaligus menampung aduan masyarakat secara cepat dan responsif.
Tim Ahli Pemkot Makassar Bidang Percepatan Digitalisasi, Andi Gita Namira Patigana, menjelaskan masyarakat juga dapat memantau perkembangan informasi SPMB melalui kanal resmi, seperti media sosial Dinas Pendidikan maupun portal resmi Pemerintah Kota Makassar.
“Selama masa simulasi ini kami juga menyediakan grup Telegram resmi sebagai kanal update,” ujarnya.
“Masyarakat yang mengalami kendala bisa langsung menyampaikan aduan di sana, dan tim kami akan merespons serta memberikan pembaruan secara berkala,” lanjut Gita.
Dengan berbagai pembenahan ini, Pemerintah Kota Makassar optimistis pelaksanaan SPMB 2026 akan berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ia menambahkan, tim teknis terus melakukan pemantauan dan optimalisasi sistem agar layanan berjalan lebih stabil hingga seluruh tahapan SPMB selesai.
Dari sisi infrastruktur, Pemkot Makassar melakukan pembenahan signifikan pada sistem server. Jika sebelumnya seluruh jenjang terpusat pada satu server yang berpotensi menimbulkan lonjakan akses.
Maka tahun ini, sistem dipisahkan menjadi tiga server berbeda, masing-masing untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP.
Pembagian server ini dilakukan untuk menghindari penumpukan akses seperti tahun lalu.
“Dengan sistem terpisah, diharapkan performa layanan menjadi lebih stabil,” jelas Andi Gita.
Selain itu, tim juga telah melakukan uji ketahanan sistem (penetration test) dengan simulasi beban akses hingga tiga kali lipat dari perkiraan jumlah pengguna pada hari pendaftaran.
Uji coba ini akan kembali dilakukan menjelang pelaksanaan SPMB untuk memastikan kesiapan maksimal. Dalam upaya menjaga transparansi dan mencegah potensi kecurangan.
Dikatakan, sistem Lontara+ juga dilengkapi dengan dashboard pemantauan internal. Melalui fitur ini, pihak Dinas Pendidikan hingga Wali Kota dapat memantau secara langsung.
Di mana, kinerja operator sekolah, jumlah pendaftar, progres verifikasi, hingga durasi penyelesaian berkas.
Dashboard ini memungkinkan pengawasan secara real time.
“Misalnya, jika ada berkas yang belum diverifikasi, bisa langsung diketahui dan ditindaklanjuti. Bahkan bisa langsung dilakukan peneguran kepada operator yang bersangkutan,” ungkapnya.
Sistem ini juga memungkinkan evaluasi cepat terhadap kendala yang terjadi di lapangan. Jika ditemukan keterlambatan verifikasi atau penumpukan berkas.
Dengan langkah tersebut, tim dapat segera memberikan solusi agar seluruh proses tetap berjalan sesuai jadwal, terutama menjelang pengumuman hasil seleksi.
Lebih lanjut, Andi Gita menegaskan secara sistem, peluang kecurangan dapat diminimalisir secara signifikan.
Meski demikian, ia mengakui potensi di luar sistem tetap menjadi perhatian bersama, sehingga dibutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk masyarakat. Secara sistem sudah dibuat seaman mungkin dan transparan.
“Namun di luar sistem tentu tetap perlu pengawasan bersama. Karena itu kami mengajak masyarakat untuk aktif memantau proses pendaftaran secara mandiri,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
