“Kalau di sini bisa meng-cover enam kelurahan, tentu ini jauh lebih efektif. Daripada masyarakat harus ke kantor kecamatan yang jaraknya cukup jauh, lebih baik kita hadirkan layanan lebih dekat seperti ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Appi itu, menambahkan Pemkot membuka peluang penerapan konsep serupa di kecamatan lain di Kota Makassar.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya perhitungan matang agar kebijakan tersebut tetap efektif dan efisien, tanpa membebani anggaran operasional pemerintah.
“Prinsipnya bisa diterapkan di kecamatan lain, tapi tetap harus kita hitung dengan baik,” katanya.
“Jangan sampai membuka layanan baru justru menambah beban biaya tanpa dampak signifikan. Yang paling penting adalah manfaat langsung yang dirasakan masyarakat,” tutupnya.
Sedangkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar, Muhammad Hatim, menuturkan pembukaan unit layanan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan Biringkanaya merupakan langkah strategis untuk memudahkan akses masyarakat.
Menurutnya, luas wilayah dan tingginya jumlah penduduk di Biringkanaya menjadi pertimbangan utama dalam menghadirkan layanan tambahan di luar kantor kecamatan.
“Layanan ini kita hadirkan untuk memudahkan warga dalam mengakses pelayanan,” tutur Hatim.
“Kecamatan Biringkanaya ini wilayahnya luas dan penduduknya padat, sehingga kita perlu membagi titik layanan dan menambah fasilitas pelayanan,” sambungnya.
Hatim menyebutkan, pemilihan lokasi layanan tersebut bukan tanpa alasan. Selain faktor jarak yang cukup jauh bagi sebagian warga, kepadatan penduduk juga menjadi indikator penting dalam menentukan titik pelayanan baru.
“Pertimbangannya memang itu, jarak dan jumlah penduduk yang padat. Jadi kita tambah layanan di sini agar lebih menjangkau masyarakat,” bebernya.
Dia juga mengungkapkan, unit pelayanan ini menjadi salah satu langkah awal dalam pemerataan layanan Adminduk di Kota Makassar, yang ke depan berpotensi diterapkan di wilayah lain dengan karakteristik serupa.
Adapun berbagai layanan yang kini dapat diakses masyarakat melalui unit pelayanan tersebut meliputi perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el), pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA).
Penerbitan akta kelahiran dan akta kematian, hingga pendaftaran serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Hadirnya unit layanan ini kita harapkan mampu mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih merata dan mudah dijangkau oleh seluruh warga Kota Makassar,” harap Hatim.
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Appi, didampingi oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar, Muh Hatim, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, serta Camat Biringkanaya, Maharuddin.(jk)
Editor: Muh. Hamzah
