“Hasil pertemuan ini akan kami tindaklanjuti dalam rapat kerja Komisi I bersama Kominfo. Termasuk persoalan jumlah media yang ada, semuanya akan diverifikasi kembali sesuai ketentuan,” ujarnya.
Amshar menjelaskan, hasil persetujuan antara komisi I dan Formada, verifikasi terhadap media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah penting dilakukan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara transparan, objektif, dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh media.
Selain membahas evaluasi anggaran dan validasi media, Komisi I DPRD Wajo juga membuka ruang untuk dilakukan audiensi antara organisasi media dengan Bupati Wajo sebagai bagian dari penyampaian aspirasi secara langsung.
Menurut Amshar, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi media menjadi hal penting dalam membangun kebijakan kerja sama media yang lebih baik ke depan.
“Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama. Kita ingin kebijakan kerja sama media berjalan profesional, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” tutupnya. (Humas DPRD Wajo)
