Informasi keuangan tidak lagi hanya tersedia ketika dilakukan pengecekan oleh penerima, melainkan secara otomatis disampaikan begitu transaksi tercatat dalam sistem.
Lanjut dia, penerapan SiAkses juga sejalan dengan upaya Pemerintah Kota Makassar memperkuat pelaksanaan transaksi nontunai dalam pengelolaan APBD.
Sistem tersebut mendukung implementasi ketentuan mengenai transaksi nontunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Transaksi Nontunai dalam APBD Kota Makassar.
Melalui sistem digital yang terintegrasi dengan proses administrasi keuangan, setiap transaksi dapat memiliki jejak informasi yang lebih jelas dan mudah dipantau.
“Hal ini sekaligus memperkuat prinsip tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah,” terangnya.
Andi Rahmat mengatakan, pengembangan SiAkses tidak semata-mata berorientasi pada penggunaan teknologi, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan administrasi.
Teknologi menjadi instrumen untuk memastikan proses yang sebelumnya membutuhkan pengecekan manual dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.
Selain memberikan notifikasi kepada penerima manfaat, SiAkses juga diharapkan memperkuat fungsi monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Data transaksi yang terdokumentasi secara sistematis akan memudahkan proses penelusuran apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan, evaluasi, maupun penyusunan laporan.
Dengan adanya riwayat transaksi, proses pencocokan data antara transaksi yang dilakukan dengan informasi yang diterima oleh anggota DPRD juga dapat dilakukan secara lebih mudah.
“Proyek perubahan SiAkses ini, sebagai bentuk komitmen kami di Sekretariat DPRD Makassar dalam meningkatkan pelayanan berbasis transparansi, akuntabilitas, dan teknologi,” tegasnya.
Ia berharap inovasi tersebut dapat dijalankan secara konsisten dan terus dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi.
Menurutnya, digitalisasi pelayanan keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh pihak, baik bagi pengelola keuangan maupun penerima manfaat.
Kehadiran SiAkses tidak hanya mempercepat penyampaian informasi transaksi, tetapi juga membangun budaya kerja yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel.
Inovasi tersebut menjadi salah satu langkah Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Dengan informasi transaksi yang diterima secara cepat, rinci, dan terdokumentasi, kami harapkan mampu memperkuat kepercayaan sekaligus memastikan pengelolaan hak keuangan anggota DPRD berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” harapnya.
Diketahui, pengembangan SiAkses dipaparkan Andi Rahmat dalam pameran dan seminar Implementasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang diikutinya di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.
“Seminar proyek perubahan ini merupakan puncak dari perjalanan kami mengikuti PKN II di LAN Makassar, insya Allah, proyek perubahan yang kami gagas dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk meningkatkan pelayanan di Sekretariat DPRD Kota Makassar,” ungkapnya.
“Kami juga berharap inovasi ini dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan menjadi referensi bagi perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Makassar,” lanjut Andi Rahmat.
Ia menjelaskan, SiAkses bukan merupakan aplikasi yang harus diunduh oleh pengguna. Sistem tersebut bekerja melalui notifikasi resmi yang dikirimkan langsung melalui aplikasi WhatsApp kepada penerima manfaat, yakni anggota DPRD Kota Makassar.
Menurut Andi Rahmat, selama ini anggota dewan hanya menerima informasi berupa nominal keseluruhan dana yang masuk ke rekening melalui notifikasi perbankan.
Melalui SiAkses, rincian setiap komponen hak keuangan dapat diketahui secara lengkap dan transparan.
“Dengan sistem ini, bapak dan ibu DPRD tidak perlu lagi menghubungi bendahara atau bagian keuangan untuk menanyakan komponen pembayaran yang diterima,” katanya.
Ia menambahkan, sistem tersebut memberikan informasi secara rinci mengenai berbagai komponen hak keuangan, termasuk pembayaran perjalanan dinas.
Misalnya, ketika anggota dewan melaksanakan perjalanan dinas, mereka akan menerima rincian besaran biaya hotel, transportasi, biaya representasi, dan komponen lainnya melalui WhatsApp.
“Jadi informasi yang diterima tidak lagi berupa nominal secara keseluruhan, tetapi disampaikan secara rinci sehingga lebih mudah dipahami,” jelasnya.
Ia juga memastikan Si-Akses telah mulai diterapkan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Makassar.
“Alhamdulillah, sistem ini sudah berjalan di DPRD Kota Makassar,” pungkasnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
