Menurutnya, gesekan dalam kegiatan masyarakat terkadang justru muncul dari persoalan teknis yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi.
Karena itu, camat dan lurah diminta menjadi penengah agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik.
“Ini adalah pesta dan kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat juga,” tegas Munafri.
Dari sisi teknologi, Pemerintah Kota Makassar juga akan memaksimalkan infrastruktur pemantauan kota, termasuk CCTV dan sistem komunikasi layanan darurat.
Appi meminta seluruh perangkat tersebut dipastikan berfungsi optimal sehingga kondisi kota dapat dipantau selama 24 jam.
Pengawasan melalui infrastruktur yang dimiliki seperti CCTV untuk memastikan CCTV ini bisa berjalan dengan baik.
“Pola lalu lintas komunikasi di nomor-nomor telepon darurat juga harus teraktivasi dengan baik,” terangnya.
Ia menambahkan, layanan darurat 112 akan dimaksimalkan untuk mempercepat respons apabila terjadi keadaan yang membutuhkan penanganan pemerintah.
Munafri mewanti-wanti potensi kejahatan jalanan, termasuk begal, terutama di lokasi yang minim penerangan.
Untuk itu, camat dan lurah diminta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum terkait penerangan jalan.
Menurut Munafri, kondisi penerangan jalan harus menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keamanan masyarakat, khususnya pada malam hari ketika aktivitas perayaan kemerdekaan berlangsung.
Di sisi lain, Munafri meminta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dioptimalkan untuk mendeteksi dan meredam potensi konflik sosial sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Dia menilai komunikasi dengan masyarakat menjadi kunci penting dalam menjaga suasana tetap kondusif.
“Optimalisasi forum kewaspadaan dini masyarakat, untuk meredam potensi gesekan sebelum meluas,” katanya.
Munafri kembali menegaskan bahwa seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI harus dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni menghadirkan kegembiraan bagi masyarakat.
Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga RT/RW mengambil peran masing-masing agar perayaan kemerdekaan di Kota Makassar berlangsung aman, tertib dan penuh kegembiraan.
“Ini menjadi tanggung jawab wajib untuk kita semua untuk bisa menjaga, sehingga kegiatan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan ini benar-benar menjadi pesta yang dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat secara riang dan gembira,” pungkasnya.
Sedangkan, Kapolrestabes Makassar, Arya Perdana menyebut situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Makassar dalam beberapa bulan terakhir semakin kondusif.
Arya mengatakan, dalam beberapa bulan terakhir jumlah aksi unjuk rasa di Makassar mulai mengalami penurunan.
Kalaupun terdapat aksi, sejauh ini tidak berkembang menjadi tindakan anarkis seperti pembakaran maupun penjarahan.
“Melihat kondisi, alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir, seperti yang Bapak Ibu rasakan sendiri, unjuk rasa sudah mulai berkurang,” katanya.
“Walaupun ada satu-dua, tidak ada yang bakar-bakaran dan tidak ada yang dijarah,” sambung Arya.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan semata-mata hasil kerja kepolisian, melainkan buah dari kerja sama seluruh elemen masyarakat dalam menjaga situasi kota tetap aman dan kondusif.
Ia menilai kesadaran masyarakat untuk menolak tindakan negatif harus terus dijaga dan dirawat agar situasi serupa dapat dipertahankan ke depan.
“Ini merupakan kerja sama dari kita semua, bukan hanya tugas polisi. Ada kesepakatan dari seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif dan menolak hal-hal negatif tersebut,” ujarnya.
Menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Arya mengingatkan adanya penyebaran isu di media sosial yang berpotensi memicu keresahan masyarakat.
Ia menyinggung kembali situasi kerusuhan yang terjadi pada 25 hingga 29 Agustus tahun sebelumnya yang belakangan kembali diangkat oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Menurut Arya, isu tersebut harus disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan kepanikan maupun memancing masyarakat melakukan tindakan yang tidak diinginkan.
“Tahun lalu kita ada kerusuhan yang cukup besar tanggal 25 sampai tanggal 29 Agustus, dan itu dikeluarkan kembali oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.
Arya menyebut pemerintah pusat bersama unsur keamanan nasional juga telah menyampaikan bahwa kondisi keamanan secara umum berada dalam keadaan aman dan kondusif.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, khususnya informasi yang disebarkan melalui media sosial.
“Kita ingin 17 Agustus kali ini dan seterusnya tidak ada lagi orang-orang yang sifatnya anarkis, tidak ada lagi orang-orang yang melakukan kejahatan kriminalitas,” tegasnya.
Di sisi lain, Arya menyoroti potensi gangguan keamanan yang melibatkan kelompok bermotor, geng motor dan penggunaan panah busur.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Kota Makassar. Sejumlah pelaku juga diduga datang dari daerah sekitar Makassar.
“Kami sudah komunikasikan dengan beberapa Kapolres, Kapolres Gowa, Takalar dan juga Kapolres Maros untuk sama-sama mengantisipasi,” katanya.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah patroli gabungan yang disebut Patroli Trisula, dengan melibatkan unsur Reserse, Intelijen dan Samapta.
“Hampir setiap hari kami melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku geng motor dan panah busur. Satu hari itu mungkin bisa 10 orang sampai 20 orang,” tutupnya.(jk)
Editor: Manaf Rachman
