Oleh: Asri Tadda (Ketua Mileanies Sulsel, ex Jubir TDP AMIN Sulsel)
MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia akhirnya secara resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk masa bakti 2024-2029 pada Rabu, 24 April 2024.
Pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini akan melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin selama 5 tahun mendatang.
Meskipun sebelum ini, Pilpres begitu dramatis dengan banyak sekali problematika yang berujung pada gugatan Paslon nomor urut 1 (Anies – Muhaimin) dan Paslon nomor urut 3 (Ganjar – Mahfud) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hanya saja, kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) meski dirasakan begitu nyata, tak membuat MK bergeming. Sempat diwarnai dissenting opinion pertama kalinya dalam gugatan Pilpres di negeri ini, Paslon nomor urut 2 akhirnya tetap dinyatakan sebagai pemenang.
Suka ataupun tidak, sebagai warga negara yang masih taat hukum, semua ini harus bisa diterima. Meskipun sulit menghapus rasa mengganjal di dalam hati, bahwa Pilpres 2024 adalah mungkin yang paling brutal sepanjang sejarah Republik ini.
Bagaimanapun, semua kontestan telah berjuang dengan cara dan kemampuan masing-masing. Gugatan hukum juga sudah dilayangkan dengan semua tantangan yang ada, meski sebenarnya hasil akhir sudah diketahui jauh-jauh hari sebelumnya.
Demikianlah demokrasi di negeri ini. Hasilnya tentu sangat mengecewakan bagi yang kalah atau dikalahkan. Sebaliknya, membahagiakan bagi mereka yang berhasil menang, atau mempertahankan kemenangan yang diraih dengan semua cara yang bisa dilakukan.
Era Prabowo – Gibran
Sepanjang 5 tahun ke depan setelah dilantik pada 20 Oktober 2024 nanti, pasangan Prabowo – Gibran harus membayar janji-janji politiknya semasa kampanye lalu, terutama program makan siang dan susu gratis kepada 82,9 juta anak Indonesia.
Selain itu, Prabowo – Gibran juga berjanji akan meningkatkan produktifitas pertanian dengan mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
Mereka pun akan melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut, menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, serta mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23 persen.
