MEDIASINERGI.CO MAKASSAR — Menjelang pelaksanaan berbagai program strategis pada tahun 2026, Munafri menilai penting untuk menguatkan komitmen seluruh perangkat pemerintahan yang berpijak pada prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Untuk itu, Munafri melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar menggodok kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Infrastruktur bertajuk “Membangun Sinergitas SKPD dalam Penyelenggaraan Program Pembangunan Perkotaan yang Berdaya Saing, Akuntabel, Bersih, dan Responsif.”
Kegiatan yang dihelat di Hotel Aston, Selasa 23 Desember 2025 ini, menghadirkan langsung Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Johanis Tanak, sebagai narasumber utama.
“Kita menyelenggarakan acara ini untuk mendengarkan secara langsung arahan dan pandangan dari Pimpinan KPK,” ujar Munafri.
Munafri mengibaratkan agenda pembangunan Kota Makassar ke depan seperti sebuah kendaraan yang akan melaju kencang. Namun sebelum itu, menurutnya, sistem pengendalian dan integritas harus dipastikan bekerja dengan baik.
“Kalau kita ibaratkan mobil yang akan lari kencang, maka kita harus memperbaiki dulu remnya. Memastikan rem itu pakem, memastikan keselamatan sebelum kita benar-benar tancap gas. Karena tahun depan kita akan berlari sangat kencang,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa persiapan yang matang menjadi kunci agar seluruh kebijakan dan program berjalan sesuai koridor hukum. Batasan-batasan kewenangan, wilayah abu-abu dalam pengambilan keputusan, hingga potensi risiko hukum harus dipahami secara jelas oleh seluruh jajaran SKPD.
“Persiapan ini harus benar-benar proper. Kita harus tahu di mana batasannya, mana yang boleh dan tidak boleh, sehingga hal-hal yang abu-abu bisa dipertegas menjadi hitam atau putih,” jelas Munafri.
